IMM MINTA PEMERINTAH CABUT KEPUTUSAN MENAIKKAN TDL

          Mataram, 26/7 (ANTARA) - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram Nusa Tenggara Barat, Senin, menggelar unjuk rasa meminta pemerintah mencabut keputusan menaikkan tarif dasar listrik.

         Para mahasiswa yang rencananya menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan di Gedung DPRD NTB, terpaksa menggelar aksinya di simpang empat Jalan Airlangga, karena dihalau oleh aparat kepolisian dari Polres Mataram.

         Kepala Polsek Mataram AKP Arief Yuswanto turun langsung memantau situasi jalannya aksi yang sempat membuat macet arus kendaraan yang datang dari arah selatan Jalan Airlangga tersebut.

         Polisi dalam mengamankan aksi para mahasiswa itu dibantu oleh sejumlah anggota Tentara Nasional (TNI) Angkatan Darat (AD).

         Para pengunjuk rasa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang meminta mereka untuk tidak melanjutkan aksinya ke Kantor Gubernur dan gedung dewan karena aparat keamanan sedang melakukan sterilisasi terkait dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke NTB pada 27 Juli 2010.

         Namun, kondisi itu mampu diredam setelah koordinator aksi Mahyudin bersedia menuruti imbauan aparat untuk tidak menggelar aksi  hingga ke lokasi pertemuan presiden dengan masyarakat NTB.

         Dalam orasinya, Mahyudin menilai kebijakan tarif dasar listrik (TDL) berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 tahun 2010, telah melahirkan dampak buruk.

         "Kenaikan TDL telah menyebabkan harga kebutuhan pokok meroket hingga tak terjangkau oleh rakyat miskin," katanya.

         Selain membuat harga kebutuhan pokok melambung, kata dia, kenaikan TDL juga menyebabkan sejumlah industri kecil dan rumah tangga harus menanggung beban tambahan biaya produksinya.

         Hasilnya, industri kecil dan menengah kalah bersaing dengan produk impor yang harganya relatif murah.

         Selain menolak keputusan kenaikan TDL, para pengunjuk rasa juga meminta pemerintah tidak mengintervensi pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru.

         "Munculnya nama-nama tertentu dalam bursa pencalonan Ketua KPK, memperkuat dugaan bahwa pemerintah ingin mengintervensi penjaringan ketua lembaga itu," kata Mahyudin.

         Dalam aksi unjuk rasa itu, para mahasiswa menunjukkan aksi teatrikal yang menggambarkan warga miskin yang kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga murah.

         Selain itu, mereka juga membacakan pernyataan sikap menolak tegas kenaikan TDL, segera lakukan operasi pasar dan mempercepat proses penyelesaian kasus Century dan meminta SBY tidak mengintervensi proses pemilihan Ketua KPK.

         Usai membaca pernyataan sikap, para pengujuk rasa membubarkan diri dengan tertib. (*)