Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menargetkan pencairan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram rampung sebelum 15 Juli 2020.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram H. Rudi Suryawan di Mataram, Selasa, menegaskan bahwa pencairan NPHD pada prinsipnya tidak ada masalah karena anggaran sudah ada dalam APBD Kota Mataram.
"Kami tinggal menyelesaikan adminstrasi, khususnya untuk dana hibah TNI, yang harus melalui persetujuan Danrem. Akan tetapi, sekarang tinggal menunggu tanda tangan wali kota agar nota dinas pencairan bisa diajukan," kata Rudi Suryawan.
Berdasarkan komitmen dalam NPDH, pemkot setempat memberikan dukungan anggaran pelaksanaan pilkada sebesar Rp25 miliar untuk KPU, Rp8 miliar untuk bawaslu, Rp5 miliar untuk kepolisian, dan Rp800 juta untuk TNI.
Ia menyebutkan anggaran untuk KPU yang sudah terealisasi sekitar 52 persen, dan sisanya sekitar Rp12 miliar saat ini sedang dalam pencairan.
"Untuk bawaslu dan kepolisian, sudah dicairkan 100 persen, sedangkan untuk TNI belum dicairkan," katanya.
Ia menjelaskan NPHD untuk kodim secara kelembagaan tertunda karena pengakuan Dandim bukan satker sehingga yang akan menandatangi NPHD adalah Danrem.
"Untuk anggarannya, sudah tersedia," ujarnya.
Meskipun demikian, anggaran untuk TNI sebesar Rp800 juta dan sisa alokasi untuk KPU Rp12 miliar itu segera dicairkan sebelum 15 Juli 2020.
Target tersebut, lanjut Rudi, sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang pada hari ini akan menggelar kembali telekonferensi dengan sejumlah kabupaten/kota pelaksana pilkada serentak, 9 Desember 2020.
Berdasarkan hasil rapat dengan Mendagri pada tanggal 24 Juni 2020, realisasi naskah NPHD untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, berada di urutan ke-12 dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020.
"Artinya, komitmen pemerintah kota betul-betul maksimal untuk mendukung dan menyukseskan Pilkada 2020 di Mataram," katanya.
