Mataram, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta warga untuk mewaspadai dampak perubahan iklim yang rentan menimbulkan peristiwa ekstrem seperti hujan badai, banjir, dan tanah longsor.
"Setiap perubahan iklim patut diwaspadai karena NTB tergolong daerah yang dianggap rentan terhadap dampak perubahan iklim tersebut," kata Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Bidang Investasi dan Sumber Daya Alam Dr Syamsul Dilaga, di Mataram (24/10), menanggapi dampak perubahan iklim yang terjadi belakangan ini.
Syamsul Dilaga ditugaskan oleh Gubernur NTB KH M Zainul Majdi untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana strategi adaptasi perubahan iklim bumi yang ditengarai menyebabkan pemanasan global dan naiknya permukaan laut hingga menimbulkan peristiwa ekstrem.
Menurut dia, wilayah NTB tergolong daerah yang dianggap rentan terhadap dampak perubahan iklim tersebut, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk mencegah meluasnya dampak perubahan iklim itu.
"Pada umumnya timbulnya peristiwa ekstrem diasosiasikan dengan terjadinya penyimpangan iklim yaitu suatu penyimpangan cuaca dan iklim dari kondisi umum atau reratanya dalam selang waktu tertentu," katanyaa.
Salah satu bentuk penyimpangan cuaca dan iklim adalah fenomena El Nino dan La Nina yang akhir-akhir ini kerap terjadi.
Kejadian El Nino biasanya berhubungan dengan kemarau panjang atau kekeringan, sementara La Nina berhubungan dengan peristiwa banjir.
Penyimpangan iklim akibat terjadinya El Nino dan La Nina telah menimbulkan dampak negatif yang luas pada kehidupan manusia.
"Di NTB sendiri gejala dan dampak perubahan iklim sesungguhnya telah dirasakan, di mana telah terjadi peningkatan suhu udara, perubahan pola musim dan meningkatnya frekuensi bencana akibat iklim ekstrem seperti banjir, kekeringan dan gelombang pasang," ujarnya.
Kejadian tersebut, kata Syamsul, telah mengancam kehidupan sebagian besar masyarakat NTB, terutama masyarakat petani dan nelayan.
Menyikapi masalah tersebut, Gubernur NTB menerbitkan Keputusan Nomor 219/2007 yang membentuk gugus tugas untuk pengarusutamaan perubahan iklim di NTB, kemudian disempurnakan dan dikukuhkan kembali melalui keputusan Gubernur NTB Nomor 68/2008.
Syamsul mengatakan, saat ini gugus tugas tersebut telah menghasilkan konsep rencana strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di NTB, yang merupakan dokumen kesepakatan para pemangku kepentingan di daerah ini.
Konsep rencana strategis menghadapi perubahan iklim itu berisi tindakan untuk memberikan kontribusi dalam menghambat lajunya pemanasan global dan langkah antisipasi terhadap dampak potensial yang timbul dari perubahan iklim di wilayah NTB.
Namun, kata dia, Pemprov NTB menyadari sepenuhnya bahwa konsep strategi adaptasi perubahan iklim itu masih jauh dari sempurna sehingga membutuhkan masukan serta sumbangan pikiran dari berbagai pihak.
"Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan dari berbagai pihak dalam mengantisipasi perubahan iklim yang akan berdampak buruk bagi program pembangunan dan kegiatan daerah untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di berbagai bidang, termasuk peran serta masyarakat dalam mewaspadai dampak perubahan iklim," ujarnya.(*)