Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai pelaksanaan Pilkada 2020 di tujuh kabupaten dan kota sejak tahapan awal hingga saat ini masih nisbi kondusif.
"Pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember yang lalu, kita sempat cemas, namun ternyata Pilkada berjalan sesuai keinginan kita bersama," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Mataram, Senin.
Menurut Sekda, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak di NTB, tidak terlepas dari sinergi dan harmonisasi pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan tentunya KPU dan Bawaslu sebagai leading sektor penyelenggara Pemilu.
"Yang lebih penting adalah tahapan pelaksanaan Pilkada ini sudah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Ikuti aturan ataupun juklas dan juknisnya, UU dan PKPU, sehingga Pemilu berjalan sesuai relnya," ucap-nya.
Selain itu, ia mengajak semua unsur dan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol COVID-19. Karena pada tanggal 17 Januari, kepala daerah, seperti bupati dan wali kota terpilih akan dilantik.
"Jangan sampai saat pelantikan nanti akan banyak massa pendukung yang berkerumun, maka harus diperketat protokol kesehatan menjaga penyebaran COVID-19, pada saat proses pelantikan nanti, mencegah lebih baik dari mengobati," ujar mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP NTB) itu.
Oleh sebab itu, ia berharap tahapan akhir Pilkada nanti jangan sampai tercederai oleh pelanggaran protokol COVID-19.
"Mari kita jaga bersama penyelenggaraan Pilkada NTB yang telah berjalan lancar dan aman ini," ucap Gita.
Sedangkan terkait, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pilkada serentak se-NTB dapat dikerjakan sebaik-baiknya. Sehingga tahapan penyelenggaraan Pemilu dimasa yang akan datang, akan lebih baik lagi.
"Evaluasi dan pelaporan seluruh tahapan Pilkada penting dilakukan, sebagai rujukan untuk penyelenggaraan pemilihan tahun berikutnya," imbuh-nya.
Miq Gite Sapan akrabnya, juga mengingatkan agar evaluasi dan pelaporan tersebut, disimpan dan disusun secara sistematis sebagai dokumen. Karena jelas Sekda, Pemerintah Provinsi NTB akan diundang untuk mengikuti rakor evaluasi dan pelaporan tingkat nasional.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB, Muhari Isnaeni, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemantauan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tujuh kabupaten dan kota di NTB di masa pandemi COVID-19.
Selain itu kata Muhari Isnaeni, kegiatan ini juga merupakan upaya meng-"update" data dan informasi permasalahan-permasalahan Pilkada serentak tahun 2020 pra, saat dan setelah Pilkada.
"Ini merupakan upaya pemerintah mendukung mensukseskan pelaksanaan Pilkada dan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif," katanya.
Sehingga terciptanya kondusifitas daerah pada pra, saat dan setelah pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemik COVID-19. Termasuk jelasnya menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan dalam tahapan Pilkada.
"Kita harus berusaha tetap tegas menjaga dan menerapkan protokol COVID-19 hingga akhir tahapan penyelenggaraan Pilkada, dan seterusnya," katanya.
