Mataram, 5/3 (ANTARA) - Manajemen PT PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) segera membangun posko pengaduan pelayanan listrik di semua tingkatan penyelenggaraan pemilu.
"Posko pengaduan pelayanan listrik segera dibangun di kantor wilayah, cabang, ranting dan unit, agar koordinasinya berjalan lancar dan memudahkan penanganan masalah," kata General Manager PT PLN Wilayah NTB, Mohamad Sofyan, di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, posko pengaduan pelayanan listrik di kantor wilayah diwajibkan meningkatkan koordinasi dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB.
Posko pengaduan pelayanan di kantor cabang berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/kota, posko pengaduan di kantor ranting berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan posko pengaduan di kantor unit berurusan dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
"Posko pengaduan di semua tingkatan penyelenggaraan pemilu itu bertugas memperlancar pasokan energi listrik sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara," ujarnya.
Selain itu, tambah Sofyan, petugas posko pengaduan pelayanan listrik PLN itu juga wajib meningkatkan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait distribusi bahan bakar pembangkit listrik.
"Jangan sampai terjadi kemacetan dalam distribusi bahan bakar kemudian pelayanan listrik pun terganggu," ujarnya.
Sofyan juga mewajibkan petugas lapangan PLN untuk selalu menaati Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan gangguan jaringan listrik demi keselamatan petugas maupun pengguna jaringan listrik.
Ia pun berharap, selama tahapan inti pelaksanaan pemilu legislatif, 9 April mendatang, tidak terjadi gangguan teknis agar pasokan energi listrik berjalan lancar sesuai harapan semua pihak.
"Kalau pun terjadi gangguan teknis akibat cuaca buruk, akan ada tim khusus untuk menangani permasalahan tersebut, dan jika dibantu masyarakat semuanya akan tertangani secara baik," ujarnya. (*)