FKUB: KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI NTB KONDUSIF

          Mataram, 23/12 (ANTARA) - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Nusa Tenggara Barat Drs. H. Lalu Mahfudz, MM, menegaskan sejak tiga tahun terakhir kondisi kerukunan antarumat beragama di daerah ini cukup kondusif.

         "Meski masih terjadi konflik di sejumlah daerah, namun hal itu bukan karena masalah agama," kata Mahfudz, usai pembukaan silaturahim dan Rapat Kerja ke-2 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2010, di Mataram, Kamis.

         Rapat tersebut dibuka oleh Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, H. Lalu Suhaimi Ismy, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Syaiful Muslim, dan puluhan pengurus FKUB provinsi dan kabupaten/kota.

         Menurut dia, sebagian besar konflik yang terjadi di NTB karena kesenjangan sosial, persoalan ekonomi dan keanekaragaman budaya dan etnis di tengah masyarakat.

         Berbagai konflik tersebut bisa dihindari apabila masyarakat memanfaatkan dan mengamalkan kearifan lokal yang ada di wilayahnya masing-masing.

         Selain itu, kata Mahfudz, untuk menunjang terwujudnya kerukunan antarumat beragama dan meredam terjadinya konflik di NTB, pihaknya sudah membentuk FKUB di seluruh kabupaten/kota, sehingga sosialisasi dan koordinasi yang berkesinambungan akan berjalan dengan baik.

         "Dengan upaya tersebut kerukunan nasional akan dapat terwujud, karena ditunjang kerukunan umat beragama yang baik di semua daerah," ujarnya.

         Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi berpesan agar empat tugas dan fungsi FKUB NTB bisa dijalankan dengan baik. Keempat tugas dan fungsi tersebut adalah berdialog agar tercipta kesepahaman agama dan  keberagamaan.

         Tugas selanjutnya, kata gubernur yang juga seorang ulama tersebut, FKUB harus menampung aspirasi dari masyarakat, sehingga ide dan pendapat yang sekiranya bisa dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan kerukunan beragama dapat dipertimbangkan.

         "Selain itu, memberikan rekomendasi kepada gubernur, serta  melakukan sosialisasi terhadap perturan yang telah ditetapkan pemerintah. Saya harap itu bisa berjalan dengan baik demi terciptanya NTB yang kondusif," katanya.(*)