NTB BAHAS TKI BERMASALAH DI ARAB SAUDI

          Mataram, 17/1 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin, menggelar rapat membahas upaya pemulangan tenaga kerja Indonesia bermasalah di Arab Saudi.

         "Saya akan mengikuti rapat membahas tentang upaya pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah di Arab Saudi bersama Sekretaris Daerah dan Asisten I Sekretariat Daerah" kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi (NTB) Hj. Rana Indianaputri, di Mataram, Senin.

         Sebelum menuju ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, ia mengaku belum mengetahui secara pasti berapa jumlah TKI NTB yang bermasalah di Arab Saudi.

         Informasi sementara yang diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebanyak 49 orang TKI bermasalah saat ini menjadi bagian dari ratusan TKI bermasalah yang tinggal di bawah kolong jembatan di Jeddah, Arab Saudi.

         "Yang baru kami ketahui hanya yang sekarang berada di bawah kolong jembatan. Kemungkinan bisa mencapai ratusan orang karena lokasi tempat TKI NTB bermasalah itu terpencar-pencar," ujarnya.

         Rana mengaku juga baru beberapa hari kembali dari Kantor Kementerian Luar Negeri membahas masalah pemulangan sekitar 500 warga negara Indonesia (WNI) bermasalah di Arab Saudi.

         WNI bermasalah tersebut tidak hanya terdiri dari TKI yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah, tetapi juga WNI yang melaksanakan umrah tetapi enggan pulang sesuai batas waktu tinggal yang tertera di visa.

         Seluruh WNI bermasalah tersebut selama ini ditanggung makan sehari-hari oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Namun, belakangan pemerintah Arab Saudi menghentikan bantuannya karena dinilai membebani anggaran negara tersebut.

         Oleh sebab itu, kata dia, Indonesia dan Arab Saudi berencana untuk mengadakan pertemuan membahas masalah TKI bermasalah tersebut pada Februari 2011.

         "Pemerintah Arab Saudi tidak mau lagi memberikan bantuan makanan untuk TKI bermasalah karena jumlahnya sudah terlalu banyak dan terus bertambah setiap tahun," ujarnya.

         Sementara untuk menangani TKI NTB yang bermasalah di Arab Saudi, Rana juga mengaku Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, pernah berinisiatif untuk memulangkan warganya dengan dana APBD, namun hal itu sulit dilakukan karena terkendala pada persoalan administrasi di Arab Saudi.

         "Bukan masalah uang yang menjadi kendala memulangkan warga kita di Arab Saudi, tetapi administrasi di negara itu yang cukup rumit. Makanya Kementerian Luar Negeri akan segera bertemu dengan pemerintah Arab Saudi membahas mekanisme pemulangan WNI bermasalah itu," ujarnya.(*)