BELANDA UJI SAMPEL TEPUNG SINGKONG LOMBOK BARAT

          Lombok Barat, NTB, (ANTARA) - Pemerintah Belanda melakukan uji sampel tepung singkong yang diproduksi oleh Kelompok Wanita Karya Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebelum barang tersebut dipasarkan.

         Pembina Kelompok Wanita Karya Desa Dasan Tapen Dr. Murad, di Lombok Barat (22/3), mengatakan sampel tepung singkong tersebut dibawa langsung oleh atase perdagangan Kedubes Belanda yang datang bersama Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Sunarpi, Ph.D untuk melihat proses pembuatan tepung singkong.

         "Atase perdagangan itu datang bersama Rektor Unram pada 15 Januari 2011 lalu. Ia sepertinya tertarik dengan produk binaan kami dan membeli sebanyak lima kilogram (kg) untuk dibawa ke Belanda untuk diuji coba," ujarnya.

         Ia mengatakan, Kelompok Wanita Karya, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, merupakan salah satu dari 20 kelompok binaan yang khusus memproduksi produk pangan lokal berbahan baku singkong.

         Kelompok yang diketuai oleh Syamsiah memiliki anggota sebanyak 10 orang yang sebagian besar perempuan. Mereka diberi pelatihan cara memproduksi tepung singkong yang memenuhi standar kesehatan sehingga bisa diterima oleh konsumen.

         Program pelatihan tersebut bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB.  "Kelompok Wanita Karya yang sudah dibina lebih dari satu tahun itu sekarang  mampu memproduksi tepung singkong satu kuintal per hari," katanya.

         Meski demikian, kata Murad yang juga anggota peneliti di Pusat Kajian Makanan Tradisional (PKMT) Unram, produk yang dihasilkan kelompok binaannya masih sulit dipasarkan di tingkat lokal karena minimnya konsumen yang mengetahui produk itu.

         Pemasaran produk selama ini masih terbatas pada beberapa konsumen yang datang langsung membeli untuk keperluan membuat kue dengan harga Rp6.000/kg, atau jauh lebih murah dibandingkan dengan harga tepung terigu yang mencapai Rp7.500/kg.

         Ia  berharap instansi pemerintah terkait untuk membantu mempromosikan dan melatih kelompok binaannya terutama dalam pengemasan.

         "Kami juga meminta dinas terkait bisa membantu  produk ini  memperoleh pengakuan dari Dinas Kesehatan, BPOM dan memiliki label Standar Nasional Indonesia (SNI). Kalau perlu standar internasional untuk meyakinkan konsumen," ujarnya.

         Kepala BKP NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengatakan akan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berhubungan dengan masalah keamanan dan standar pangan agar produk yang dihasilkan tersebut bisa dipasarkan secara luas.

         "Kami akan coba hubungi Dinas Perdagangan dan Perindustrian NTB, terkait dengan SNI, demikian juga dengan Dinas Kesehatan dan BPOM, serta pengusaha makanan. Kasihan, masyarakat sudah kita bina tetapi produknya tidak bisa dipasarkan," ujarnya. (*)