Mataram, 30/3 (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memprogramkan razia gelandangan dan pengemis secara berkelanjutan, agar dapat menekan aksi minta-minta di berbagai lokasi strategis di Kota Mataram dan kabupaten/kota lainnya.
"Razia gepeng (gelandangan dan pengemis) pada tahun itu sudah kami mulai Kamis (24/3) lalu, dan akan terus berkelanjutan," kata Kepala Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ibnu Salim, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, razia gepeng itu dipandang perlu karena jumlah gelandangan dan pengemis di berbagai lokasi strategis di Kota Mataram, semakin bertambah.
Bahkan, kalangan anak-anak diikutsertakan dalam aksi mengemis di berbagai lokasi strategis.
"Kalau terus dibiarkan, maka semakin hari akan semakin bertambah jumlahnya dan akan menjadi kendala kemajuan pembangunan di masa mendatang," ujarnya.
Menurut Ibnu, razia gepeng yang digelar Kamis pekan lalu itu, berhasil menjaring sebanyak 21 orang yang beraksi di persimpangan jalan strategis di Kota Mataram.
Beberapa diantaranya merupakan kalangan anak-anak usia sekolah, bahkan ada yang sengaja membaya bayi agar mengundang rasa iba warga yang melihatnya.
"Setelah kami jaring, puluhan gepeng itu kami serahkan ke Dinas Sosial dan Catatan Sipil Provinsi NTB untuk menindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan pembinaan kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)," ujarnya.
Ibnu mengaku, selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram sebelum melakukan razia gepeng itu, agar sinkron dengan program pemberdayaan sosial di ibukota Provinsi NTB itu.
Kota Mataram, kata mantan Kabag Humas Setda NTB itu, merupakan barometer kemajuan sektor pariwisata yang merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013.
"Demi kesuksesan Visit Lombok Sumbawa 2012 dengan target satu juta wisatawan, tentu Kota Mataram harus tertata, pertumbuhan gepeng harus ditekan agar tidak menjadi kendala serius di kemudian hari," ujar pimpinan dari 135 orang anggota Satpol PP Pemprov NTB itu. (*)
