Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan isi paket bantuan jaring pengaman sosial (JPS) pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mengakomodasi berbagai hasil produk usaha kecil mikro (UKM) sebagai upaya membantu pertumbuhan ekonomi mereka.
"Yang kami beli di luar UKM hanya beras, sebab tidak ada UKM kita yang memproduksi beras, sedangkan lainnya semua merupakan hasil olahan UKM Kota Mataram," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Kamis.
Menurutnya, beberapa jenis hasil olahan UKM yang akan menjadi bagian dari paket JPS PPKM, antara lain abon ikan, kue kering dan kerupuk kulit dengan ketentuan nilai satu paket JPS PPKM Rp150.000.
"Kami tidak menyediakan sabun, masker atau hand sanitizer, seperti JPS tahun lalu, karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Kalau tahun lalu satu paket JPS nilainya Rp250.000," katanya.
Menurutnya, total anggaran untuk pembagian paket bantuan JPS PPKM yang disiapkan Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp5 miliar, dengan target sasaran 32.163 kepala keluarga (KK).
Saat ini, lanjutnya, calon sasaran penerima JPS PPKM itu pada tahap perampungan verifikasi agar penerima JPS PPKM bisa tepat sasaran dan tidak masuk menjadi pemerima bantuan sosial tunai (BST), PKH maupun batuan pangan nontunai (BPNT).
"Setelah proses verifikasi rampung, kami segera mengajukan nama-nama sasaran kepada Wali Kota Mataram untuk dibuatkan surat keputusan (SK)," katanya.
Sementara target pendistribusian, akan diawali dengan penyerahan secara simbolis pada 31 Agustus 2021, dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-28 Kota Mataram.
"Kami berharap melalui bantuan paket JPS PPKM ini bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19," ujarnya.
Berita Terkait
Kemenkop UKM gelar bedah buku tingkatkan literasi perkoperasian
Minggu, 20 Oktober 2024 6:57
Kemenkop UKM paparkan langkah bangun startup
Minggu, 20 Oktober 2024 6:55
Menkop UKM Teten mendorong hilirisasi komoditas rempah
Minggu, 13 Oktober 2024 6:43
Kemenkop UKM bubarkan 82.000 koperasi tak aktif
Jumat, 11 Oktober 2024 5:30
Teten ingin UMKM jadi bagian transformasi struktur ekonomi
Selasa, 8 Oktober 2024 20:57
Hilirisasi UMKM kunci ciptakan lapangan kerja berkualitas
Sabtu, 28 September 2024 7:13
Menkop UKM sarankan Iwapi kembangkan trading house
Rabu, 25 September 2024 4:12
Kemenkop UKM dan BPOM memastikan PP No. 28/2024 tidak bebani UMKM
Sabtu, 21 September 2024 6:01