Kulon Progo (ANTARA) - Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai Silaturahim Nasional Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan upaya menaikkan posisi tawar politik untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Selain sebagai ajang konsolidasi, Silaturahim Nasional Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa kita baca sebagai sarana menaikkan daya tawar poros politik KIB," kata Arif Nurul Imam di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika dihubungi Minggu.
Poros politik ini dibentuk, lanjutnya, lantaran belum memiliki pasangan kandidat yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilres) 2024. Hal itu, katanya, tentu akan menjadikan koalisi ini menarik bagi tokoh potensial maju pada Pilpres 2024.
"Karena itu, silaturahim tersebut akan berdampak melonjaknya daya tawar politik di hadapan eksternal," katanya. Menurut Arif, dengan naiknya daya tawar politik tentu akan menguntungkan ketiga partai itu, yakni Golkar, PAN, dan PPP. "Jika mereka sendiri-sendiri hanya akan dilirik sebelah mata, namun kalau bergabung dan telah memenuhi aturan mengusung pasangan calon pada Pilpres 2024, maka daya tawar politiknya melambung," katanya.
Baca juga: Keputusan KIB kolektif dan kolegial
Sebelumnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KB) dibentuk setelah ketiga ketua umum partai politik ini, yakni Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Koalisi tersebut, papar dia, bertekad untuk mengawal keberhasilan Program Pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai tahun 2024. Koalisi Indonesia Bersatu, tambahnya, mendorong agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa diikuti sekurangnya tiga pasangan calon presiden (capres).
