Mataram (ANTARA) - Asosiasi Hotel Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat tingkat hunian hotel di Mataram per tanggal 1 sampai minggu ketiga Juni 2022, telah mencapai 55 persen atau naik dari bulan Mei sebesar 45 persen.
"Tingkat hunian hotel bulan Juni kita prediksi bisa mencapai sekitar 60 persen, sebab bulan ini belum habis. Biasanya kita hitung awal bulan selanjutnya," kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Yono Sulistyo di Mataram, Selasa.
Menurut dia, kenaikan tingkat hunian hotel itu belum mencakup para tamu ajang balap motor MXGP yang berlangsung di Samota, Kabupaten Sumbawa pada 24-26 Juni 2022. "Sampai saat ini kami juga bahkan belum dapat data berapa dan dari mana saja tamu yang datang ke ajang MXGP tersebut, sebab pariwisata di Kota Mataram tidak merasakan dampak apapun," katanya.
Rata-rata, katanya, hunian hotel di Mataram merupakan wisatawan domestik terutama kunjungan dari para pelaku bisnis properti, dan bisnis biro perjalanan (travel).
Sedangkan, kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) untuk saat ini belum pulih atau normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Tamu menginap, hanya ketika ada pertemuan (meeting) dari kementerian atau kegiatan pemerintah pusat. "Sementara kegiatan dari pemerintah daerah hampir tidak ada. Kalaupun ada, tidak menginap karena mereka hanya menggelar acara dari pagi sampai sore," katanya.
Baca juga: Realisasi pajak hotel di Mataram melampaui target
Baca juga: Dispar Mataram menyiapkan aplikasi PeduliLindungi di objek wisata
Di sisi lain, pihaknya juga khawatir ke depan akan terjadi penurunan tingkat kunjungan akibat adanya wacana kenaikan harga tiket pesawat dengan daerah tujuan Lombok atau NTB secara umum.
Informasi yang diterima dari ASITA menyebutkan, untuk tiket pesawat pulang pergi, Bali-Lombok mencapai sekitar Rp2 juta sehingga kalau ke Lombok lebih mahal, dan kemungkinan wisatawan lebih memilih wisata yang murah di Pulau Jawa. "Kue pariwisata ini kan dari Jawa, jadi merekalah yang akan diuntungkan. Kalau tiket masuk ke Lombok mahal, otomatis wisatawan cari daerah lain yang lebih murah," katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya berharap para pemangku kebijakan bisa melakukan intervensi terhadap kenaikan tiket pesawat tersebut. "Jika pemerintah ingin memajukan Mataram atau NTB secara umum sebagai daerah kawasan super prioritas, paling tidak ada kebijakan tersendiri yang diberikan," katanya.
