Lombok Barat, NTB, 25/2 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi berharap, Sistem Informasi Daerah yang diluncurkan Kementerian Riset dan Teknologi, mengakhiri mangkraknya Rumah Potong Hewan standar internasional di Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat.
"Dari 1997 hingga 2012 RPH ini ada tapi seperti tidak ada. Insya Allah mulai hari ini dengan adanya peluncuran SIDa ini, tidak boleh ada kata gagal lagi," kata Zainul, pada peluncuran Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berbasis kawasan di kompleks Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.
SIDa berbasis kawasan itu diluncurkan Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, guna mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 27 Mei 2011.
SIDa merupakan upaya pemberdayaan iptek dan inovasi berdasarkan keunggulan lokal, sebagai salah satu cara untuk mendorong produktifitas masyarakat, sehingga diharapkan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Dengan peluncuran SIDa itu, maka kawasan Banyumulek termasuk kompleks RPH Banyumulek itu, akan dijadikan pusat pengembangan terpadu pertanian-peternakan, dengan aktivitas produksi sapi, pemeliharaan dan pemotongannya, industri pakan dan pupuk organik, dan pelatihan, serta pengembangan industri kreatif.
Dari aspek pengembangan SDM dan iptek, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) melibatkan tujuh lembaga penelitian yang tergabung dalam Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Riset dan Teknologi (Ristek), untuk melakukan riset Peningkatan Kapasitas Peneliti dan Perekayasa (PKPP) dan Sistem Inovasi Nasional (Sinas).
PKPP mencakup 105 riset dan Sinas sebanyak 20 riset, yang didukung anggaran puluhan miliar rupiah.
Ketujuh LPNK itu yakni Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pengawasan Teknologi Nuklir (Bapeten) dan Badan Tenaga Atom Nasional.
Tiga lembaga peneliti LPNK lainnya yakni Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dulunya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
Zainul mengatakan, mulai saat ini Pemerintah Provinsi NTB beserta masyarakat harus tersugesti untuk menumbuhkan semangat, menanamkan optimisme, untuk terus bekerja sama dengan semua pihak guna memajukan kawasan Banyumulek, sebagai lokasi sasaran pengembangan MP3EI.
Provinsi NTB tergabung dalam Koridor V bersama Bali dan NTT. Koridor V ditetapkan sebagai kawasan pendukung pariwisata dan pangan nasional.
Kawasan Banyumulek itu akan dikembangkan menjadi kawasan terpadupertanian-peternakan dan pusat daging nasional, agar dapat mengurangi pasokan daging impor.
"Apresiasi buat Pak Menteri beserta jajarannya, dan pemerintah pusat pada umumnya yang secara sungguh berupaya memfasilitasi pemanfaatan RPH Banyumulek ini. Ke depan bukan hanya ini tetapi juga seluruh inovasi unggulan lainnya dapat difasilitasi dan dikembangkan di berbagai lokasi di NTB," ujarnya.
Dengan diluncurkannya SIDa itu, kata Gubernur NTB periode 2008-2013 itu, maka kawasan Banyumulek yang selama ini menjadi lokasi pengembangan industri kreatif, akan semakin maju dan menularkan kemajuannya kepada semua sudut wilayah hingga mampu mengangkat perekonomian NTB.
Gubernur dari kalangan ulama kharismatik itu mengakui, NTB memiliki sejumlah potensi yang tidak termanfaatkan atau belum mampu secara optimal termanfaatkan, sehingga peluncuran SIDa itu akan menjadi momentum bagi seluruh jajaran Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota untuk menginventarisasi segala potensi yang belum dioptimalkan.
RPH Banyumulek yang dibangun sejak 1997 namun kemudian didukung dana APBN 2001 sebesar Rp7 miliar untuk menjadikan RPH bertaraf internasional itu, namun tetap saja mangkrak sejak awal pembangunannya.
RPH Banyumulek itu, semula dikelola perusahaan swasta PT Citra Agro Lombok dengan durasi kerja sama selama 20 tahun terhitung 2001, namun dilanda kebangkrutan sehingga dilihkan ke perusahaan swasta lainnya, namun juga gagal sehingga diambilalih PT GNE.
Bahkan, dikabarkan adanya masalah operasional PT Citra Agro Lombok yang dinilai ilegal, sebab perusahaan yang melakukan kontrak dengan Pemprov NTB yakni PT Royal Kencana Mulya bukan PT Citra Agro Lombok.
Semula RPH itu dipersiapkan untuk pemotongan hewan hingga lebih dari 50 ekor per hari dengan produksi hygienis. RPH serupa hanya ada 10 unit di Indonesia termasuk di NTB.
Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Syamsul Dilaga, mengatakan, RPH Banyumulek itu tengah diupayakan pengoperasiannya untuk menghasilkan stok daging segar bagi masyarakat NTB dan daerah lainnya.
"Mangkraknya RPH ini sudah cukup lama dan sekarang diambilalih perusahaan daerah, bahkan sudah mulai uji coba pemotongan sapi sejak bulan lalu. Mungkin beberapa bulan ke depan sudah rutin pemanfaatannya," ujarnya.
Kini, perusahaan daerah PT Gerbang NTB Emas (GNE) tengah menjalin kerja sama dengan PT Ajinomoto untuk memfungsikan RPH Banyumulek, guna memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan perekonomi daerah.
Direktur Utama PT GNE Zainul Aidi, mengatakan, tahap awal pengoperasian RPH Banyumulek itu, diupayakan tiap hari ada pemotongan 5-10 ekor sapi dan dagingnya dipasarkan di wilayah NTB.
"Kami juga orientasi produksi daging beku untuk dipasarkan ke luar daerah, karena sudah ada mesin pendingin dan fasilitas pendukung lainnya," ujarnya. (*)