Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi penghasil mutiara di Indonesia yang mampu memproduksi rata-rata 1,4 ton hingga 1,8 ton setiap tahun dengan potensi luas lahan pengembangan mencapai 19.056 hektare.
Sekitar 10-30 persen dari total produksi mutiara setiap tahun itu diantarpulaukan ke Surabaya dan Jakarta untuk selanjutnya diekspor ke berbagai negara oleh sedikitnya 38 orang pengusaha mutiara.
Hasil penelitian Departemen Kelautan dan Perikanan, mutiara produk NTB diklasifikasikan dalam golongan A (kualitas tinggi), B (sedang) dan C (rendah).
Klasifikasi A memiliki nilai jual Rp1 juta/gram, B Rp150 ribu/gram dan klasifikasi C sebesar Rp100/gram.
Sejauh ini, para perajin mutiara di wilayah NTB, terbanyak di Kota Mataram (Kecamatan Sekarbela), sudah bisa menghasilkan aneka perhiasan dari bahan dasar mutiara.
Namun mutiara produk NTB belum mampu menyaingi harga jual mutiara dari negara lain seperti Australia, walaupun kualitasnya tidak berbeda jauh.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong kemajuan usaha kerajinan mutiara yang didukung bahan baku dalam jumlah yang memadai itu ke pasar nasional dan internasional.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) NTB pun ambil bagian dalam upaya peningkatan mutu dan harga jual mutiara berkualitas di pasar global, selain peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perikanan dan Kelautan.
Dinas-dinas teknis Pemerintah Provinsi NTB itu berharap mutiara produk NTB mendapat pengakuan dunia internasional melalui sertifikasi produk (certificate of authenticity) sebagai acuan mendasar menuju pasar lelang internasional.
Dari 38 pengusaha mutiara yang selama ini bergelut di bidang pengembangan mutiara, beberapa orang diantaranya merupakan binaan Dinas Koperasi dan UKM NTB.
Seorang diantaranya yakni Hj. Ida Ghaffar, pemilik TIFA Pearls Lombok Accesories Emas, Perak dan Mutiara, yang telah berkunjung ke berbagai negara termasuk Eropa untuk menawarkan mutiara setelah menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM NTB.
Awalnya Hj Ida hanyalah pedagang mutiara yang harus mondar-mandir Lombok-Bali untuk memasarkan mutiara produk NTB, dalam kurun waktu tujuh tahun lebih terhitung sejak tahun 1989.
Mulai tahun 2000, pedagang mutiara keliling daerah itu terdaftar sebagai binaan Dinas Koperasi dan UKM NTB sekaligus menjadi bagian dari pengelola UKM yang tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM.
"Banyak manfaat yang saya peroleh saat menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM, selain wawasan bertambah keahlian dalam memasarkan mutiara dan kemampuan pengembangan usaha kecil menengah pun semakin meningkat," ujarnya.
Sambil mengembangkan usaha mutiara, atas saran dan arahan Dinas Koperasi dan UKM NTB, Hj Ida juga membuka usaha rumah makan dan lesehan di beberapa lokasi di Kota Mataram.
Selama menjadi binaan Koperasi dan UKM, pedagang mutiara merangkap pengelola rumah makan itu banyak mendapat kemudahan dalam mengakses permodalan terutama yang bersumber dari BUMN seperti Bank Mandiri, PT Jasa Raharja dan Asuransi Jasa Indonesia, melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Pada tahun 2003 lalu, Hj Ida selaku binaan Dinas Koperasi dan UKM mendapat kesempatan mengikuti misi dagang/promosi produk unggulan NTB di sejumlah negara di Eropa antara lain Finlandia, Swedia dan Hongaria yang difasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM.
"Peran saya dalam misi dagang itu yakni mempromosikan mutiara produk unggulan NTB dan semenjak itu saya makin paham soal pengembangan usaha di pasar global meskipun baru ke beberapa negara di Eropa dan sejumlah negara di Asia," ujarnya.
Pada 2005, pengusaha kecil menengah binaan koperasi dan UKM di NTB itu kembali menjadi bagian dari misi dagang Indonesia ke Dubai, dan Kuala Lumpur di tahun 2006 dan Hongkong di tahun 2008.
"Sungguh...Banyak sekali manfaatnya ketika menjadi pengusaha kecil dan menengah binaan koperasi dan UKM, saya bisa mengunjungi berbagai negara meskipun bukan orang kaya. Mungkin perlu ada kegiatan promosi dagang di luar negeri dan dalam negeri yang semakin ditingkatan," ujarnya.
Italia dan Malaysia
Binaan Koperasi dan UKM NTB lain, H. Murad, juga berkesempatan mengunjungi Italia dan Malaysia yang sebelumnya tidak pernah terbayang dalam benaknya.
H. Murad merupakan binaan Dinas Koperasi dan UKM NTB yang menggeluti usaha "furniture" yang kini telah memiliki beberapa "Artshop" di Kota Mataram, antara lain Ratna Artshop yang berlokasi di Rungkang Jangkuk, Kecamatan Cakranegara, Mataram.
Ia mengawali karirnya dagangnya di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai pedagang asongan yang berpindah-pindah lokasi mengikuti sumber rezeki, sejak tahun 1994.
Pria yang telah memiliki seorang putri dan empat orang putra dari perkawinannya dengan Hj Nurul Aini itu, mendapat kesempatan mengunjungi Italia pada 2002 sebagai bagian dari rombongan misi dagang Indonesia ke negara itu.
Setahun sebelumnya, ia mengunjungi Malaysia juga sebagai rombongan misi dagang dan perannya saat itu yakni mempromosikan produk kerajinan tangan NTB.
"Saya bisa mengembangkan usaha seperti ini setelah bisa pergi ke luar negeri yang difasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM karena menjadi binaan Koperasi dan UKM NTB yang tentunya dibarengi dengan kemudahan akses permodalan," ujarnya sambil menunjuk barang dagangnya yang tertata dalam gedung permanen.
Ia pun berpendapat bahwa pengelola UKM di wilayah NTB perlu dilibatkan dalam banyak kegiatan promosi dagang produk unggulan di berbagai negara karena sangat positif dalam memacu perekonomian daerah.
Makin pengelola UKM yang diajak mengunjungi negara lain akan makin membuka pola pikir dalam pengembangan usaha di daerah.
"Saya bersyukur bisa diajak ke luar negeri hingga makin paham cara berbisnis seperti ini," ujarnya.
H. Murah pun berharap jika memungkinkan mereka pengelola UKM di NTB juga diajak dalam pameran atau kegiatan promosi di berbagai daerah di Indonesia karena produk kerajinan NTB juga diminati daerah lain.
"Banyak juga orang dari Sulawesi dan Sumatera yang datang ke sini dan banyak belanja produk kerajinan NTB, itu berarti daerah lain juga minati produk kita (NTB)," ujarnya.
Hj. Ida dan H. Murad merupakan bagian dari 65.286 orang pengusaha kecil dan menengah yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM NTB.
Secara keseluruhan, data versi Dinas Koperasi dan UKM NTB, jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan besar di wilayah NTB yang tercatat sebagai binaan Dinas Koperasi dan UKM NTB sampai posisi 31 Desember 2008, mencapai 544.607 orang, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.018.700 orang.
Usaha klasifikasi mikro tercatat sebanyak 478.907 orang, usaha kecil sebanyak 62.339 orang, usaha menengah sebanyak 2.947 orang dan usaha klasifikasi besar sebanyak 414 orang.
Sementara jumlah koperasi di wilayah NTB sampai 31 Desemebr 2008 sebanyak 2.898 unit dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 585.933 orang, sebanyak 2.394 unit diantaranya masih aktif dan 504 unit diantaranya sudah tidak aktif.
Apa yang diharapkan Hj. Ida dan H. Murad, sudah pernah diungkapkan Gubernur NTB, KH. M. Zainul Majdi, kepada Menteri Negara (Meneg) Koperasi dan UKM, Surya Dharma Ali, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM se-NTB di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, 21 Januari lalu.
Saat itu, Gubernur NTB periode 2008-2013 itu meminta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM terkait pemberdayaan koperasi dan UKM di wilayah kepemimpiannya.
Gubernur meminta Kementerian Koperasi dan UKM mengikutsertakan sejumlah UMKM NTB dalam pameran/promosi dagang yang dilaksanakan di luar negeri, terutama di negara Timur Tengah.
"Hal itu dimaksudkan agar UMKM NTB dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan baik skala daerah maupun nasional sekaligus sebagai upaya memperluas jaringan pemasaran bagi produk UMKM," ujarnya.
Permintaan lainnya, berupa dukungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM terhadap kegiatan NTB Expo yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
Gubernur NTB menghendaki Kementerian Negara Koperasi dan UKM memfasilitasi keikutsertaan UMKM dari seluruh provinsi di Indonesia dalam NTB Expo itu.
Selain itu, untuk lebih meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi dan UMKM di wilayah NTB, kiranya Kementerian Koperasi dan UKM dapat membantu meningkatkan modal perkuatan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan UMKM.
Juga, permintaan dukungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk menciptakan usaha baru melalui pondok pesantren, seperti pembangunan tempat ketrampilan usaha santri terkait program pemberdayaan ekonomi.
"Kami juga meminta dukungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM terkait program pendidikan dan latihan (diklat), magang, studi banding dan program pusat lainnya untuk dilaksanakan di NTB," ujarnya.
Permintaan Gubernur NTB itu pun langsung dipenuhi Meneg Koperasi dan UKM, namun ia mengharuskan pemerintah daerah dan pengelola UKM tetap menjaga kualitas produk unggulan daerah.
Menurut dia, untuk menjadi peserta promosi produk koperasi dan UMKM di luar negeri, harus memiliki produk berkualitas yang layak dibanggakan.
"NTB harus punya produk berkualitas, oleh karena itu harus terus kreatif menghasilkan produk unggulan seperti gerabah yang tidak menyerap air," ujarnya.
Meneg Koperasi mengakui, gerabah produk NTB masih bisa menyerap air atau air masih menembus dinding gerabah sehingga perlu dicari solusinya.
"Gerabah produk perajin di Yogyakarta misalnya, tidak tembus air sehingga laku terjual di luar negeri, bukan hanya dalam negeri," ujarnya. (*)
FOTO ANWAR MAGA/ANTARAMataram.com
Keterangan: Salah seorang pengusaha binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) NTB, Hj Ida Ghaffar, yang sudah berkunjung ke sejumlah negara sebagai bagian dari misi dagang/promosi Indonesia di luar negeri. Hj Ida cukup sukses menggeluti usaha mutiara setelah menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM.