Mataram, 7/6 (ANTARA) - Nilai aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp4,074 triliun, yang mengalami peningkatan sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,539 triliun.
"Nilai aset Pemprov NTB per 31 Desember 2011 sebesar Rp4,074 triliun lebih sedangkan tahun 2010 sebesar 3,539 triliun lebih, yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp534,617 miliar lebih atau 15,10 persen," kata Wakil Gubernur NTB H Badrul Munir, saat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB 2011, dalam sidang paripurna DPRD NTB masa persidangan I 2012, di Mataram, Kamis.
Badrul mengatakan, nilai aset itu tertuang dalam neraca daerah Pemprov NTB yang terus diperbaharui setiap tahun anggaran.
Neraca daerah merupakan gambaran posisi kekayaan/aset yang dimiliki daerah dan kewajiban/hutang dalam jangka waktu satu tahun anggaran.
Aset Pemerintah Provinsi NTB itu terdiri atas aset lancar, berupa kas dan piutang, investasi jangka panjang, dan aset tetap, berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan.
Pemprov NTB juga memiliki aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, yang juga dimasukan dalam neraca daerah.
Badrul menyebut nilai aset lancar yang dimiliki Pemprov NTB tercatat sebesar Rp45,962 miliar lebih, terjadi peningkatan sebesar Rp23,601 miliar lebih atau 105,55 persen dari aset lancar tahun sebelumnya yakni sebesar Rp22,360 miliar lebih.
Sementara itu, investasi jangka panjang yang dimiliki tercatat sebesar Rp467,916 miliar lebih, yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp86,275 miliar lebih atau 22,61 persen dari investasi jangka panjang tahun sebelumnya sebesar Rp381,640 miliar lebih.
Untuk aset tetap, tercatat sebesar Rp3,404 triliun lebih, terjadi kenaikan sebesar Rp335,796 miliar lebih atau 10,94 persen dari aset tetap tahun sebelumnya sebesar Rp3,068 triliun lebih.
"Aset lainnya sebesar Rp155,659 miliar lebih, terjadi kenaikan sebesar Rp88,944 miliar lebih atau 133,32 persen dari asset lainnya tahun sebelumnya sebesar Rp66,714 miliar lebih," ujarnya.
Dari sisi kewajiban/pasiva terdiri dari kewajiban jangka pendek dan ekuitas dana, Badrul menyebut kewajiban jangka pendek berjumlah Rp65,446 miliar lebih sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp12,268 miliar lebih atau 23,07 persen dari kewajiban jangka pendek tahun lalu sebesar Rp53,177 miliar lebih.
Sedangkan ekuitas dana berjumlah Rp4,088 triliun lebih sehingga terdapat penambahan sebesar Rp522,349 miliar lebih atau 14,98 persen dari ekuitas dana tahun lalu sebesar Rp3,486 triliun lebih. (*)