Mataram, 16/1 (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridwan Syah, sanggup menjadi fasilitator penyewaan satelit untuk peningkatan jangkauan siaran TVRI ke seluruh kabupaten/kota.
"Saya siap fasilitasi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah NTB untuk penyewaan satelit, selain kita duduk bersama dengan DPRD untuk membahas kontribusi pemerintah daerah untuk itu," kata Ridwan, kepada wartawan, usai pelantikan Kepala Stasiun (Kepsta) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI NTB, di Mataram, Rabu.
Alri Pamunjak SPT yang sebelumnya menjabag Kepala Seksi Program dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Padang, Sumatera Barat, dilantik menjadi Kepsta TVRI Stasiun Nusa NTB.
Alri menggantikan Drs Bambang Satmoko yang memasuki usia pensiun sejak 1 Oktober 2012. Bambang memimpin TVRI NTB sejak 15 Juli 2011. TVRI Stasiun NTB tipe C, sementara Stasiun TVRI Padang Tipe B.
Selain jabatan Kepala Stasiun (Kepsta) TVRI NTB, juga dilakukan serah terima jabatan, pengambilan sumpah dan pelantikan empat orang pejabat struktural di lingkup TVRI NTB.
Ridwan mengungkapkan kesanggupannya menjadi fasilitator penyewaan satelit untuk TVRI NTB itu, setelah mendengar langsung penuturan Direktur Teknik LPP TVRI Erina Herawaty Christianan, kepada wartawan yang mewawancarainya usai pelantikan Kepsta LPP TVRI NTB.
Erina mengemukakan bahwa pihaknya pemerintah daerah (pemda) di NTB membantu mendanai penyewaan satelit agar siaran TVRI menjangkau seluruh wilayah baik Pulau Lombok dan Sumbawa maupun pulau-pulau kecil (gili).
Pemda yang dimaksud mencakup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
"Sementara ini TVRI belum bisa menjangkau seluruh wilayah NTB, dan solusinya adalah penyewaan satelit. Jika pemda mau membantu mendanai penyewaan satelit maka siaran TVRI dari Kota Mataram akan menjangkau seluruh wilayah," ujarnya.
Menurut Erina, penyewaan satelit merupakan alternatif terbaik karena upaya pengembangan stasiun transmisi TVRI butuh waktu lama dan biaya mahal, sehingga sementara ini siaran TVRI tidak bisa mencapai pulau-pulau dalam wilayah NTB.
Manajemen TVRI pun secara bertahap akan membangun pemancar dan memperbaiki stasiun transmisi, terutama di kota-kota besar, termasuk di Kota Mataram, ibukota Provinsi NTB.
"Karena itu, misalnya saja, pemda dapat bekerja sama dengan TVRI untuk bisa menyewa staelit maka siaran NTB yang disiarkan melalui kota mataram dapat menjangkau daerah-daerah lain di NTB," ujarnya.
Nilai penyewaan satelit itu tergantung jumlah titik penyebaran siaran (down line), dan erat kaitannya dengan PT Telekomunikasi sebagai pihak yang berkewenangan dalam pengaturan penyewaan satelit. Diperkirakan mencapai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar setahun.
Menanggapi harapan manajemen LPP TVRI, Ridwan mengatakan, harapan tersebut patut disikapi mengingat peranan TVRI sangat strategis dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan di wilayah NTB.
Namun, Ridwan menantang manajemen TVRI NTB untuk menyiapkan berbagai hal yang mengarah kepada kontribusi nyata stasiun televisi itu kepada pemerintah daerah, jika ada kesanggupan membantu pendanaan penyewaan satelit.
"Saya menantang TVRI untuk bisa memulai, saya siap faslitasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Tapi TVRI harus bisa yakinkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bahwa kehadiran TVRI bisa beri kontribusi nyata dan bisa dimanfaatkan kepala daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan," ujarnya.
Menurut Ridwan, kalau hanya butuh Rp2,5 miliar hingga Rp5 miliar setahun, maka beban pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kabupaten/kota di NTB tidaklah berat.
"Itu tidak berat, hanya bagaimana dikomunikasikan, dan bicara komitmen apa yang bisa diberikan TVRI dan apa yang bisa dibuat kabupaten/kota. Saya kira masih bisa, mungkin Pak Kepsta yang baru bisa segera memulainya," ujarnya. (*)