Lombok Timur, NTB, 6/5 (Antara) - Sekitar 5.000 orang petani tembakau di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) secara serentak mendukung sikap Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, menolak kebijakan pemerintah hendak mengimpor tembakau.
Aksi penolakan kebijakan impor tembakau itu direalisasikan dalam "sangkep beleq" (rapat akbar) di Lapangan Umum Sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin.
Para petani tembakau menyatakan mendukung penuh langkah Gubernur NTB yang kini menggalang penolakan 17 provinsi penghasil tembakau di Indonesia atas kebijakan impor tersebut.
Petani itu datang dari katong-kantong penghasil tembakau di seluruh penjuru Lombok. Mereka antara lain datang dari Lombok Tengah, Lombok Utara dan sebagian besar dari Lombok Timur, hingga memadati lapangan umum Sakra.
Ketua Serikat Tani Nasional (STN) NTB Ahmad Rifai, mengatakan, petani yang hadir merupakan perwakilan ratusan kelompok tani di seluruh NTB.
Mereka bagian dari tiga organisasi petani yakni Serikat Tani Nasional, Perhimpunan Tani Indonesia dan Himpunan Petani Tembakau Lombok.
"’Kami bersama seluruh perwakilan petani tembakau di Lombok, berkumpul untuk menentang seluruh kebijakan pemerintah yang telah membuat suram nasib petani tembakau di Lombok," kata Rifai.
Kebijakan tersebut, diantaranya langkah pemerintah pusat yang sepihak menerbitkan Peraturan Pemerintah No 109/2012 yang mengatur pertembakauan. Sementara pada saat yang sama, rancangan PP itu mendapat penolakan meluas dari petani.
"Kini saat pemerintah tengah membahas UU Pertembakauan, maka petani tidak ingin kecolongan lagi," ujar Rifai.
Ia mengatakan, dua hal yang dituntut petani tembakau NTB yakni penghentian impor tembakau hingga nol persen, dan menolak diversifikasi tanaman tembakau ke tanaman jenis hortikultura lain.
Selain itu, petani tembakau juga menegaskan sikap menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 109 yang dianggap tidak berpihak kepada petani tembakau.
Petani juga menuntut agar dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) disalurkan dalam berbagai bentuk program peningkatan kesejahteraan petani tembakau.
"Ini sikap tegas petani tembakau," ujarnya.
Para petani yang tergabung dalam berbagai organisasi itu juga telah bersurat kepada seluruh calon gubernur/wakil gubernur yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 13 Mei 2013. Hanya saja, tidak ada kepastian yang diberikan para kandidat.
TGH M Zainul Majdi selaku gubernur petahana yang tengah cuti kampanye dan hendak melakukan kunjungan bersama rombongan di salah satu kawasan di Lombok Selatan, sempat dihentikan petani yang hendak menyampaikan uneg-unegnya.
Zanul yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) akhirnya duduk bersama ribuan petani yang menggelar sangkep beleq itu.
Dalam sangkep beleq ini, selain penolakan impor tembakau petani juga menyampaikan soal keterbatasan akses pada permodalan, akses pasar, sehingga menyebabkan banyak di antara mereka yang tidak diterima menjadi mitra perusahaan tembakau.
Petani yang sudah menjadi mitra, mengeluhkan sistem penjualan yang menggunakan mekanisme grade yang dituding diskriminatif.
Menjawab pengaduan petani itu, TGB menegaskan sikap politiknya, bersama seluruh jajaran Pemprov NTB berada dalam satu barisan dengan petani yang menentang kebijakan impor tembakau.
"Hanya saja, saya tidak bisa berjuang sendirian. Saya butuh dukungan masyarakat. Karena kebijakan impor tembakau itu domainnya pemerintah pusat," ujarnya.
TGB menegaskan bahwa dirinya telah bersurat ke Presiden SBY, yang menyatakan posisi Pemprov NTB yang menolak impor tembakau.
Saat ini pun NTB tengah menggalang dukungan dari 17 provinsi penghasil tembakau di Indonesia, untuk mengajukan uji materi PP 109/2012 ke Mahkamah Konstitusi, dan melegalkan impor tembakau nol persen dalam UU Pertembakauan yang tengah dibahas DPR RI.
"PP 109 ini harus ditinjua ulang, dan impor tembakau harus dihentikan," ujarnya yang disambut tepuk tangan ribuan petani.
Ribuan petani bahkan berikrar bersama, siap berada di belakang TGB, untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan petani tembakau NTB ke pemerintah pusat. (*)