Pos Indonesia tambah 37 kantor cabang pembantu perluas layanan

Mataram (ANTARA) - PT Pos Indonesia (Persero) memperluas jangkauan layanan dengan menambah 37 Kantor LPU baru, yang terdiri dari 8 kantor LPU di wilayah Regional 1 Sumatera, 13 kantor LPU di wilayah Regional 5 Jatim, Bali Nusra dan 15 kantor LPU di wilayah Regional 6 Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Launching 37 Kantor Cabang Pembantu (KCP) LPU ini dihelat dari dua lokasi dalam waktu berbarengan yakni di Gedung Pos Ibukota Jakarta pada Rabu (1/2/2023) dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi dan di KCP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Direktur Business Development dan Portofolio Management Prasabri Pesti.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Pos Kementerian Kominfo RI Gunawan Hutagalung; Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Dewan Direksi PT Pos Indonesia (Persero),, Direktur Anak Perusahaan dan Pimpinan Badan Afiliasi, para senior leader, serta karyawan-karyawati Pos Indonesia yang hadir secara online maupun offline di seluruh tanah air.

Dalam kesempatan tersebut Dirut Faizal R. Djoemadi menyatakan bangga atas penambahan 37 kantor LPU baru tersebut. 

"Semoga dengan penambahan 37 Kantor LPU baru di daerah 3TP, PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang akan berusia 277 tahun pada tahun 2023 ini, terasa kian dekat dengan masyarakat, mampu memajukan perekonomian melalui UMKM, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa," katanya.

Sebagai informasi, LPU adalah layanan pos yang wajib dijamin oleh seluruh anggota Universal Postal Union (UPU) untuk menjamin terpenuhinya prinsip wilayah pos tunggal (Single Postal Territory), prinsip kebebasan transit (Freedom of Transit) dengan tujuan agar masyarakat di seluruh belahan dunia dapat mengirimkan juga menerima kiriman pos satu sama lain.

Pemerintah menunjuk dan menugaskan Pos Indonesia sebagai penyelenggara LPU.  LPU adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh warganegara di seluruh Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia.

"Kita juga patut bersyukur karena PT Pos Indonesia telah melalui tahun 2022dengan kinerja positif antara lain ditunjukkan dengan pencapaian EBITDA dan Laba Bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan ini berdiri. Berbekal kinerja positif itu kami optimis tahun 2023 kita akan mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dalam RKAP 2023 untuk tumbuh dua digit di semua portofolio bisnis," ucap Faizal.

Ia juga mengatakan bahwa salah satu yang turut memberikan kontribusi cukup signifikan dalam pencapaian kinerja positif PT Pos Indonesia tahun 2022 adalah Layanan Pos Universal (LPU).

 "Sebagai satu-satunya penyelenggara LPU, kekuatan yang dimiliki PT Pos Indonesia adalah jaringan fisik yang tersebar luas di penjuru Nusantara hingga wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal dan Perbatasan). Kepercayaan itu telah diemban oleh PT Pos Indonesia dengan sepenuh hati sejak tahun 2003," kata pria asal Lumajang ini.

Faizal menambahkan bahwa selama kurun waktu itu, masyarakat telah memanfaatkan layanan Pengiriman Surat dan Paket melalui PT Pos Indonesia sebanyak 60 juta transaksi, Layanan Jasa Keuangan sebanyak 105 juta Transaksi, pembayaran Bansos Sembako kepada 20,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9 juta KPM, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 3,5 juta penerima.

Pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana penyelenggaraan LPU sebesar Rp 378 Miliar yang digunakan untuk memberikan layanan pos di 2.375 kantor LPU yang bersama-sama unit layanan pos lainnya melayani lebih dari 70 persen kecamatan dari 7.266 kecamatan di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan harapan Pemerintah, lanjut Faizal, Pos Indonesia telah melakukan transformasi dan inovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat antara lain melakukan digitalisasi LPU, sehingga pengguna jasa pos dapat mengirim serta menerima kiriman dari dan ke wilayah Indonesia maupun luar negeri, dengan fasilitas jejak lacak.

Sementara guna meningkatkan akurasi data pelaporan PT Pos Indonesia juga telah menerapkan Sistem Informasi LPU (SIM LPU) yang dirintis sejak tahun 2019, yang mengubah pelaporan manual ke pelaporan digital sekaligus terintegrasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga mampu meningkatkan kecepatan dana kurasi data pelaporan kepada Pemerintah.

Baca juga: Pos Indonesia menyalurkan bansos Kemensos tahap empat di Lombok Tengah
Baca juga: Pos Indonesia moves to guarantee postal, logistics services

Sebagai penyelenggara LPU, Pos Indonesia harus memenuhi standar yang telah disepakati dengan Pemerintah antara lain terkait layanan minimal yang harus disediakan di kantor LPU yaitu accessibility (akses poin), regency (frekuensi pengiriman kiriman pos), quality of services (kualitas layanan), price (harga yang ditawarkan kepada masyarakat), dan infrastructure (Kantor Pos yang memberikan layanan universal), dan reporting (akurasi data pelaporan serta kelengkapan dokumen sumber yang dipersyaratkan).

"Penugasan LPU ini merupakan peran strategis yang diberikan oleh pemerintah yang harus kami kawal terus dalam proses pelaksanaannya, tidak hanya oleh kantor-kantor yang ditetapkan sebagai kantor LPU tetapi seluruh karyawan yang menjalankan fungsi collecting, processing, transporting, delivery hingga supporting," ujar Faizal.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pos Ditjen PPI Kementerian Kominfo Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Gunawan Hutagalung menyambut baik launching 37 KCP LPU ini. Menurutnya penyelenggaraan pos menjadi salah satu pilar logistik dalam pengiriman barang.

"Pos berperan penting dan integral dalam memastikan barang dikirimkan kepada pelanggan dengan cepat, tepat, dan transparan serta dengan tarif kompetitif. Saya juga mengapresiasi transformasi dan inovasi Pos    Indonesia dengan melakukan digitalisasi LPU," ujar Gunawan.

Seremoni launching dilakukan dengan penyerahan kunci KCP oleh Direktur Pos Kemenkominfo Gunawan Hutagalung kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Joemadi di Jakarta. Dirut Faizal lalu menyerahkan kunci kepada pengantar pos dan kemudian dilanjutkan dengan pengiriman secara digital kepada Prasabri di Mandalika untuk secara resmi membuka Pintu KPC Mandalika yang diikuti oleh 36 KCP lain di seluruh Indonesia.