Kemenpan RB libatkan akademisi UI reformasi birokrasi

Depok (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melibatkan akademisi Universitas Indonesia (UI) untuk reformasi birokrasi berdampak dengan melakukan penajaman strategi melalui perubahan peta jalan reformasi birokrasi.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Kampus UI Depok, Kamis mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi (RB) harus berdampak. Presiden mendorong agar lembaga tidak lagi sibuk di hulu, tetapi harus mengampanyekan dampaknya untuk masyarakat.

"Ketika kita ingin memperoleh dampak, Kemenpan RB harus membuat kebijakan baru agar 'tools' yang dipakai mendorong birokrasi berdampak. Kita tidak boleh berada dalam tumpukan-tumpukan kertas. Harus ada aturan yang mengubah regulasi yang selama ini berupa laporan dan angka-angka menjadi dampak nyata," katanya.

Selain itu, lanjut dia, birokrasi harus lincah dan cepat. "Kita harus introspeksi ke dalam, apa yang membuat ini ribet," paparnya. Untuk mempercepat RB dan mengoptimalkan dampaknya, kata dia, maka strategi pelaksanaan RB dibagi menjadi dua. Pertama, reformasi birokrasi general yang fokus pada penyelesaian isu hulu berupa masalah internal birokrasi pemerintahan. Kedua, RB tematik yang fokus pada penyelesaian isu hilir berupa masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda prioritas presiden.

RB tematik mengambil empat tema yang perlu menjadi prioritas seluruh instansi, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi dengan fokus penanganan stunting, prioritas presiden yang berisi penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. "Empat tema tersebut akan menjadi fokus bersama seluruh instansi dan memicu kolaborasi yang lebih intensif sehingga kinerja dapat meningkat dan berdampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu Rektor UI Prof. Ari Kuncoro mengatakan bahwa tantangan global dan pesatnya kemajuan teknologi menuntut perguruan tinggi untuk terus melakukan perubahan. Perubahan difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi sehingga lebih responsif, "agile', dan adaptif dalam melakukan pelayanan publik. Dalam mendukung program reformasi birokrasi nasional, maka berbagai upaya dan pencapaian telah ditorehkan sivitas akademika UI.

Baca juga: Kemenpan RB kembangkan MPP Digital
Baca juga: Kinerja birokrasi diukur dari dampak untuk kehidupan rakyat

Dari segi upaya, papar dia, UI telah membuat sebuah rencana aksi berupa reformasi birokrasi dan transformasi universitas untuk mendorong perubahan organisasi menuju tata kelola yang efektif dan lebih baik.

Upaya ini didukung penyelenggaraan Universitas Indonesia Zona Integritas Award yang ditujukan untuk mendorong pencanangan zona Integritas di fakultas, sekolah, dan program pendidikan UI. Sejak tahun 2020, UI dengan proaktif berpartisipasi pada inisiatif zona integritas tingkat Kemendikbudristek di Fakultas Kesehatan Masyarakat.