Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI Kamaruddin Amin mengatakan usulan kuota formasi 3.641 penghulu pada 2024 telah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Tahun 2024 akan ada formasi baru, jumlahnya 3.641 kuota Penghulu Ahli Pertama. Formasi itu sudah disetujui, sementara untuk formasi Penghulu Madya dan Utama, sampai hari ini belum ada respons pasti dari KemenPAN-RB, namun kita optimis usulan kita disetujui," kata Kamaruddin dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Mengenai belum adanya respons KemenPAN-RB terhadap kebutuhan Penghulu Madya dan Utama, Kamaruddin menilai hal itu bukanlah soal substansi, tetapi persoalan teknis saja.
"Saya rasa kita juga perlu menyampaikan urgensi adanya Penghulu Madya dan Utama. Karena tugas penghulu bukan hanya mencatat peristiwa pernikahan, tetapi seluruh dinamika sosial keagamaan di masyarakat juga harus direspons oleh penghulu," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI Zainal Mustamin mengatakan kebutuhan jabatan penghulu fungsional secara nasional mencapai 16.263 orang, sementara yang tersedia saat ini hanya 9.054 penghulu.
Baca juga: Pj Sekda lepas 44 calon haji ASN di lingkungan Pemprov NTB
Baca juga: Menteri PANRB Anas belajar sistem face recognition demi cegah kecurangan seleksi ASN
"Penghulu yang akan pensiun hingga tahun 2027 sangat banyak, mencapai 2.383 orang. Jumlah ini sangat besar namun kita bersyukur kuota formasi tahun ini bertambah," ujarnya.
Zainal mengatakan sebelumnya Kemenag menyampaikan kebutuhan formasi sebanyak 7.012 Penghulu Ahli Pertama.
"Alhamdulillah pada tahun ini mendapat kuota 3.641 CASN, separuh dari usulan awal," ucap Zainal.
Berita Terkait
Pemkab Lombok mendorong penghulu terdepan cegah perkawinan Anak
Selasa, 9 November 2021 16:46
Polisi tunggu laporan kasus penghulu gadungan di Aceh
Minggu, 15 September 2019 23:24
Nikahkan istri orang, penghulu liar harus dipolisikan
Minggu, 15 September 2019 2:15
Kepala Desa Senaru sahkan marbot
Sabtu, 5 Januari 2019 2:30
KPK dan tiga kementerian evaluasi pelayanan pencatatan nikah
Jumat, 26 Juni 2015 10:41
KPK-Kemenag masih temukan penghulu terima gratifikasi
Kamis, 25 Juni 2015 22:07
PENGHULU TIDAK BERWENANG CEK FISIK CALON PENGANTIN
Rabu, 6 April 2011 16:49
Wali Kota Mohan minta ASN Mataram jaga suasana kondusif selama pilkada
Senin, 9 September 2024 21:31