Mataram, (Antara NTB) - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusa Tenggara Barat mendorong Kementerian Pertanian untuk membentuk harga pembelian pemerintah terhadap komoditas jagung guna melindungi petani dari kerugian pada saat panen raya.
"Kami sudah usulkan agar ada harga pembelian pemerintah (HPP) untuk jagung, seperti gabah dan kedelai," kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusa Tenggara Barat (NTB) H Husni Fahri, di Mataram, Senin.
Ia mengatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan pembentukan HPP jagung kepada Kementerian Pertanian melalui berbagai pertemuan tingkat nasional, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.
"Sudah kami usulkan beberapa kali, tapi sampai sekarang belum jelas. Padahal HPP kedelai sudah ada," ujarnya.
Menurut dia, upaya untuk memberikan kepastian harga pembelian terendah perlu dilakukan sebagai perangsang bagi petani yang diminta oleh pemerintah untuk menggenjot produksinya agar Indonesia bisa swasembada pangan.
Upaya untuk melindungi petani dari kerugian pada saat musim panen juga sudah dibahas dengan jajaran Komando Resor Militer (Korem) 162/Wira Bhakti.
Pelibatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkata Darat (AD) untuk mendukung program swasembada pangan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo.
"Dalam pertemuan dengan jajaran Korem 162/Wira Bhakti beberapa waktu lalu juga membahas bagaimana agar kesejahteraan petani juga menjadi perhatian, jangan hanya disuruh menggenjot produksi," ucap Husni.
Pada 2015, kata dia, NTB ditargetkan mampu produksi jagung sebanyak 777.327 ton untuk menunjang program swasembada pangan, sehingga Indonesia bisa menekan impor komoditas tersebut.
Target produksi jagung pada 2015 lebih tinggi dibanding target tahun sebelumnya sebanyak 757.756 ton dengan realisasi mencapai 775.036 ton atau sebesar 122,35 persen.
Peningkatan produksi jagung tersebut, kata dia, mengacu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian yang mendorong daerah untuk menggenjot produksi pangan untuk mewujudkan program Indonesia Swasembada Pangan 2019.
"Program peningkatan produksi salah satu komoditas palawija tersebut, kata dia, sudah dikoordinasikan dengan sembilan pemerintah kabupaten/kota di NTB, kecuali Kota Mataram," kata Husni. (*)
Dinas Pertanian NTB Dorong Pembentukan HPP Jagung
Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh NTB Hj Husnanidiaty Nurdin, menunjukkan jagung hasi usaha tani petani di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. (Foto Antara/Awaludin)(1)
"Kami sudah usulkan agar ada harga pembelian pemerintah (HPP) untuk jagung, seperti gabah dan kedelai,"
