Lombok Tengah (ANTARA) - Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengatakan, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga pokok penjualan (HPP) padi dan jagung di 2025 itu untuk memberikan keuntungan kepada petani.
"Presiden Pak Prabowo sudah menaikkan HPP padi dan jagung di 2025 ini," kata Fadli Zon saat acara tanam raya padi unggul di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Senin.
Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan HPP padi naik menjadi Rp6.500 dari HPP padi sebelumnya Rp6.000 dan untuk HPP Jagung naik menjadi Rp5.500 dari HPP jagung sebelumnya Rp5.000.
"Hal ini diharapkan dapat memberikan keuntungan atau selisih biaya produksi dan harga jual hasil produksi petani," katanya.
Baca juga: Pemprov NTB mendukung revisi HPP jagung jadi Rp5.000
Ia mengatakan, Presiden Prabowo mempunyai perhatian yang luar biasa terhadap pertanian, sehingga tekad untuk mewujudkan swasembada pangan nasional dengan tetap memberikan perhatian kepada para petani.
"Jadi semua persoalan dalam pertanian seperti pupuk, bibit dan irigasi serta alat pertanian akan tetap menjadi perhatian pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, sesuai dengan Astacita Presiden ke 8 menjadi dasar dalam mewujudkan keseimbangan antara alam dengan masyarakat, sehingga Presiden Prabowo mulai dari menjabat sebagai TNI telah mendorong masyarakat untuk menanam pangan di lahan tidur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Lahan kosong harus bisa dimanfaatkan untuk menanam ketahanan pangan," katanya.
Baca juga: Pemkab Bima mengusulkan penyesuaian HPP Jagung
Sementara itu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa cita-cita pertama pertanian dan pangan sudah ada dalam program yang terus di canangkan oleh Presiden Prabowo Subiyanto sebagai wujud mensukseskan cita cita bangsa.
"Bahwa untuk menunjang keberhasilan pertanian, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pupuk kepada para petani dengan harga yang terjangkau, sehingga apabila ada pengecer yang nakal akan langsung di tindak," katanya.
Ia mengatakan, persoalan pupuk yang menjadi keluhan petani saat ini telah dipenuhi oleh pemerintah, karena penyaluran pupuk bersubsidi saat ini dilaksanakan berdasarkan volume kebutuhan pupuk, bukan berdasarkan jumlah anggaran seperti tahun sebelumnya.
Selain itu, pendistribusian pupuk saat ini telah dipercepat atau langsung disalurkan kepada para pengecer maupun gabungan kelompok tani.
"Pemerintah telah menambah alokasi pupuk di 2025 ini sebanyak 9,5 juta ton," katanya.
