Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen mempercepat penanganan masalah sumber titik air untuk lahan pertanian demi mempercepat pencapaian target swasembada pangan.
"Ketersediaan air yang stabil menjadi kunci untuk mencapai kemandirian pangan," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Mataram, Selasa.
Nusa Tenggara Barat merupakan daerah pertanian bukan rawa. Budidaya padi yang dilakukan para petani lebih banyak menggunakan sistem pertanian tadah hujan, sehingga indeks pertanaman (IP) padi hanya sebanyak 1,2 kali setahun akibat lahan baku sawah tidak bisa ditanami padi saat musim kemarau.
Iqbal menegaskan pihaknya akan segera menghubungi enam kepala daerah di Nusa Tenggara Barat untuk menyelesaikan permasalahan sumber air yang kini dihadapi petani tanaman pangan.
Baca juga: Kawasan sumber mata air di Lantan Lombok Tengah ditanami pohon
Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Pekerjaaan Umum berkolaborasi dengan Badan Wilayah Sungai (BWS) dan Universitas Mataram untuk mencari sumber titik air yang tepat di enam kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat.
Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian Andi Herindra Rahmawan menuturkan pemerintah pusat mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui program optimasi lahan dengan membetulkan irigasi, tanggul, maupun pintu-pintu air.
"Optimasi lahan diharapkan bisa meningkatkan indeks pertanaman dan menambah produktivitas padi," kata Andi.
Baca juga: Kawasan sumber mata air di Lombok Utara NTB ditanami pohon
Program optimasi lahan di Nusa Tenggara Barat mencapai 10.574 hektare yang tersebar ke dalam enam kabupaten dengan total nilai anggaran sekitar Rp60 miliar.
Lebih lanjut Andi menyampaikan bahwa BWS dengan Dinas Pekerjaan Umum NTB perlu berkolaborasi melihat cadangan air agar program optimasi lahan selaras dengan pekerjaan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB.
Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik mencatat angka produksi gabah kering giling di Nusa Tenggara Barat sebanyak 1,45 juta ton. Jumlah produksi padi tersebut mengalami penurunan sebesar 85,13 ribu ton atau setara 5,53 persen dibandingkan produksi padi di 2023 yang mencapai 1,54 juta ton gabah kering giling.
Penurunan angka produksi padi tersebut selaras dengan penurunan luas panen padi sebanyak 2,02 persen dari 287,51 ribu hektare pada tahun 2023 menjadi 281,72 ribu hektare pada tahun 2024.
