WFH karyawan swasta saat KTT ASEAN tergantung pemilik usaha

id Pemprov DKI ,KTT ASEAN ,WFH ,Kemacetan

WFH karyawan swasta saat KTT ASEAN tergantung pemilik usaha

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kamis (10/8/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN bagi karyawan swasta tergantung kebijakan pemilik perusahaan. "Nanti untuk imbauan yang swasta silahkan saja pemilik (perusahaan) masing-masing (yang memutuskan)," kata Heru saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
 
Heru hanya memastikan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap diberlakukan WFH saat berlangsungnya KTT ASEAN 2023 pada 5-7 September 2023. "Kalau ASN (di DKI Jakarta) kan gubernur yang mengatur sehingga bisa mengurangi kepadatan," ujar Heru.
 
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Kepolisian untuk mengatur lalu lintas demi mencegah kepadatan saat pelaksanaan KTT ASEAN. "Diatur saja nanti ada buka-tutup. Bisa tanya langsung sama dirlantas. Kan nanti ada buka- tutup untuk arus lalu lintas," kata Heru.

Baca juga: Pemprov Bali sediakan 1.834 WiFi gratis dukung WFH
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan berikan manfaat kecelakaan kerja meninggal dunia saat WFH hingga Rp4,4 miliar

 
Heru telah mengimbau ASN dan pelajar di Ibu Kota untuk bekerja dari rumah selama penyelenggaraan KTT ASEAN Ke-43 pada 5-7 September 2023. Kebijakan serupa (WFH) juga ditujukan kepada perusahaan swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah bisa memanfaatkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).