Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendukung program Mudik Gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI karena bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin pulang kampung, namun terbebani dengan biaya transportasi.
"Mudik gratis dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu untuk pulang kampung," kata Kent di Jakarta, Kamis.
Menurut anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan itu, secara keseluruhan, mudik gratis memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan emosional bagi banyak orang.
Terutama bagi mereka yang mungkin sulit untuk melakukan perjalanan pulang kampung karena terkendala finansial atau transportasi.
Namun, kata dia, meskipun program mudik gratis memiliki banyak manfaat, ada beberapa kekurangan atau tantangan yang perlu diperhatikan oleh Pemprov DKI.
"Seperti keterbatasan kuota, sehingga tidak semua orang yang ingin ikut mudik gratis bisa mendapatkan kesempatan," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa banyak orang yang mendaftar terlambat atau tidak terpilih, sehingga harus mencari alternatif lain. Banyak warga yang mengeluh melakukan "war" tiket mudik gratis, namun tidak pernah mendapatkan tiket.
"Saya berharap Pemerintah Provinsi Jakarta ke depannya bisa mencarikan solusi yang lebih baik lagi bagi warga yang benar-benar tak mampu untuk bisa membeli tiket mudik," kata Anggota Komisi C DPRD Jakarta itu.
Selain itu, Pemprov DKI juga harus mewaspadai adanya potensi penyalahgunaan program mudik gratis yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga proses pendaftaran secara online yang berisiko tidak adil.
Karena ketika sistem pendaftaran tidak transparan atau terlalu kompetitif, ada kemungkinan bahwa orang-orang yang membutuhkan tiket mudik gratis tidak bisa mendapatkannya.
Baca juga: Legislator ingatkan perampingan OPD Pemprov NTB tak ganggu pelayanan publik
Sebab, kata dia, prosesnya yang sangat cepat atau adanya manipulasi oleh pihak tertentu. Dan terkadang ada pihak yang menyalahgunakan program mudik gratis, seperti menjual tiket atau memanipulasi sistem pendaftaran, yang mengurangi kesempatan bagi orang yang benar-benar membutuhkan.
"Pemprov Jakarta harus mengawasi lebih ketat agar tiket tidak disalahgunakan atau dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi," katanya.
Baca juga: Legislator usulkan pembentukan BUMD parkir di Mataram
Kent menambahkan program mudik gratis secara online membutuhkan evaluasi lebih lanjut dan perbaikan pada berbagai aspek, seperti transparansi pendaftaran, pengelolaan armada, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan.
Dengan adanya perbaikan tersebut, program ini bisa lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar dan signifikan bagi masyarakat.
