Pulang Pisau (ANTARA) - Penjabat Bupati Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Nunu Andriani mengatakan pihaknya kini menerapkan program empat pasti dalam upaya menurunkan prevalensi stunting (gangguan pertumbuhan pada anak) di daerahnya.
"Saya minta seluruh camat menerapkan program empat pasti, yaitu pasti semua sasaran terdata, pasti semua sasaran memperoleh pelayanan, pasti semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan, dan pasti semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan terlaporkan," kata Nunu di Pulang Pisau, Senin.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya cukup serius untuk menurunkan angka tingkat stunting di daerah melalui berbagai intervensi dan memaksimalkan pemanfaatan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) 2023.
Sehingga, kata dia, pemerintah desa tidak perlu ragu menggunakan anggaran untuk penanganan stunting dari Alokasi Dana Desa tahun 2023, karena telah melalui koordinasi maupun pendampingan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kepala desa tidak perlu ragu menggunakan dana, segala sesuatu yang masih tidak yakin penggunaannya dapat dikonsultasikan dengan BPKP," katanya.
Dia juga mengatakan pemerintah dalam menyalurkan dana untuk penanganan stunting ini pastinya tidak ingin membebani kepala desa. Melalui anggaran tersebut kepala desa bisa mengintervensi kasus-kasus stunting yang ada di daerahnya.
“Bukan hanya pada kasus stunting, tetapi permasalahan yang menjadi penyebab stunting bisa teratasi seperti sanitasi, edukasi, dan sosialisasi,” katanya.
Menurut Nunu program percepatan penurunan stunting merupakan agenda pembangunan nasional yang mesti ditangani secara serius oleh semua pihak termasuk pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa.
Pencapaian prevalensi stunting di Kabupaten Pulang Pisau di 2022 sebesar 31,6 persen, mengalami kenaikan 7 persen dari 2021 sebesar 24,6 persen yang menduduki urutan ke empat tertinggi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
Tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi ini, katanya, harus diatasi bersama secara sinergis bersama berbagai pihak dan perlu komitmen yang kuat dan implementatif dalam program percepatan penurunan stunting, sehingga target prevalensi stunting sebesar 14,2 persen pada 2024 di kabupaten setempat dapat tercapai.
Terkait dengan adanya perbedaan data yang terdiagnosa stunting antara pemerintah desa, kabupaten dan provinsi, Nunu Andriani meminta dalam kegiatan rembuk stunting ini semua harus dievaluasi dan disinkronisasi.
Baca juga: Bangka melibatkan dokter spesialis anak tangani stunting
Baca juga: Keluarga risiko stunting di Lebak turun jadi 78.084 KK
Hasilnya diharapkan didapat data yang pasti dan valid, tidak ada lagi perbedaan data antara pemerintah provinsi, kabupaten, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, sampai tim pedamping keluarga di desa.
Berita Terkait
Pasangan independen Muharram-Syukri unggul di Pilkada Aceh Besar
Sabtu, 30 November 2024 9:06
Pj Bupati Lombok Barat serukan berbeda pilihan hal wajar
Rabu, 27 November 2024 13:38
Bupati Pathul minta warga tetap jaga kondusifitas pasca-Pilkada Lombok Tengah
Rabu, 27 November 2024 12:57
Pj Gubernur NTB Hassanudin apresiasi lima Pjs Bupati-Wali Kota
Selasa, 26 November 2024 22:27
Pj Bupati ingatkan KPU antisipasi cuaca ekstrem di Pilkada Lombok Timur 2024
Sabtu, 23 November 2024 10:24
Pjs Bupati Sumbawa Barat laksanakan lima tugas pokok dari Kemendagri
Jumat, 22 November 2024 20:40
Lecehkan anak di bawah umur, Mantan Bupati Biak Numfor ditangkap polisi
Jumat, 22 November 2024 18:36
Visi-misi Calon Bupati Lombok Tengah Puaddi dan Wakil Bupati Lombok Tengah Legewarman (Puad-Lege)
Selasa, 19 November 2024 15:55