Jabatan politik di Kemhan serap SDM TNI tak terakomodasi

id TNI Militer,Kementerian Pertahanan,DKI Jakarta

Jabatan politik di Kemhan serap SDM TNI tak terakomodasi

Peneliti dari Rajaratnam School of International Studies Adhi Priamarizki dalam diskusi "Dinamika Suksesi Kepemimpinan TNI dan Pola Kerja Sama Pertahanan" di Jakarta, Selasa (21/11/2023). ANTARA/Rivan Awal Lingga

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Rajaratnam School of International Studies Adhi Priamarizki berpendapat bahwa jabatan politik anggota TNI di Kementerian Pertahanan (Kemhan) berperan penting untuk menyerap sumber daya manusia (SDM) yang tidak terakomodasi di lingkungan TNI.
 

"Posisi strategis ini juga berperan penting untuk menyerap beberapa tenaga atau SDM yang tidak terserap di dalam lingkungan TNI," kata Adhi dalam diskusi Dinamika Suksesi Kepemimpinan TNI dan Pola Kerja Sama Pertahanan di Jakarta, Selasa (21/11). Adhi mengatakan bahwa penunjukan posisi jabatan di lingkungan Kemhan merupakan hak prerogatif dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Sedikit menggarisbawahi bahwa penunjukan posisi itu, koreksi jika saya salah, adalah hak prerogatif dari Menhan. Akan tetapi, juga berdasarkan rekomendasi dari Mabes TNI," ungkapnya.

Hal itu, kata dia, menyebabkan kurangnya kalangan sipil yang mendapatkan posisi strategis di lingkungan Kemhan.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sri Yanuarti mengutarakan bahwa Kemhan bukanlah institusi militer, melainkan sebuah institusi sipil dalam lingkup kebijakan pertahanan negara.

Menurut pandangannya, Kemhan dapat memberikan jabatan sebagai penasihat kepada kalangan sipil yang memiliki kompetensi terkait dengan bidang pertahanan keamanan guna memberikan masukan dan pandangan dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan kementerian tersebut.

"Jabatan penasihat sah saja diambil dari beberapa orang sipil yang mempunyai kompetensi terkait dengan bidang pertahanan keamanan," kata Sri.

Baca juga: Pengadaan satelit Kemenhan rugikan negara capai Rp453,09 miliar
Baca juga: Kementerian Pertahanan bangun RSAD di Kota Bima

Posisi-posisi administratif di lingkungan Kemhan, lanjut dia, dapat diisi oleh kalangan sipil untuk mengatur berbagai tugas administratif di kementerian tersebut. Terkait dengan pertahanan dan keamanan, dia menekankan bahwa posisi-posisi tersebut sebaiknya diisi oleh individu dengan pengalaman atau latar belakang militer.