Presiden Jokowi meninjau bendungan dan cek stok beras di NTT

id Jokowi, stok beras, ketersediaan beras, Bendungan Mbay

Presiden Jokowi meninjau bendungan dan cek stok beras di NTT

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/12/2023). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Vico)

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), di antaranya meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay dan mengecek ketersediaan beras di Kompleks Pergudangan Dunga.

Pada hari kedua kunjungan kerja di NTT, Selasa, Jokowi bertolak menuju Kabupaten Nagekeo menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU dari Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sekitar pukul 07.30 WITA, berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden diterima di Jakarta.

Di bandara, tampak Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi melepas keberangkatan Presiden Jokowi menuju Kabupaten Nagekeo.

Setibanya di Kabupaten Nagekeo, Presiden Jokowi akan langsung meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay. Setelahnya, Presiden akan mengunjungi pasar untuk mengecek kondisi harga kebutuhan pokok dan membagikan sejumlah bantuan.

Kemudian, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk mengunjungi Kompleks Pergudangan Dunga. Di sana, Jokowi akan mengecek persediaan beras di Kabupaten Nagekeo dan menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: Presiden Jokowi nonton konser Noah di Ancol BCIS
Baca juga: Stafsus Presiden: Indonesia akan lebih baik dipimpin Ganjar Pranowo


Pada Selasa siang, Jokowi diagendakan bertolak kembali ke Kabupaten Manggarai Barat untuk mengunjungi Embung Anak Munting dan melakukan penanaman pohon bersama. Pada sore harinya, Kepala Negara akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya dengan bertolak menuju Kota Kupang. Turut mendampingi Presiden dalam rangkaian kunjungan kerja hari keduanya di NTT, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.