Mataram (Antara NTB) - Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat bermitra dengan Wildlife Conservation Society (WCS) untuk mengelola kawasan konservasi dan sumber daya ikan di provinsi tersebut.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Djoko Supriyanto dan Country Director WCS Indonesia Program Dr Noviar Andayani, di Mataram, Senin.
Country Director WCS Indonesia Program Dr Noviar Andayani, menjelaskan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan WCS tentang peningkatan kapasitas konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain itu perjanjian kerja sama teknis antara KKP dan WCS tentang pengelolaan kawasan konservasi, jenis ikan yang dilindungi dan sumber daya ikan di Indonesia yang ditandatangani pada 1 April 2015.
"Tujuan perjanjian teknis ini adalah untuk mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya ikan yang berkelanjutan dengan mengedepankan keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat melalui program perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya," katanya.
WCS, kata dia, memberi perhatian besar terhadap kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di NTB, karena merupakan salah satu kawasan yang termasuk wilayah "Wallacea" dan segi tiga karang dunia (coral triangle).
Kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati kelautan tropis terkaya di dunia dengan luas perairan laut mencapai 29.159,04 kilometer atau 59 persen dari luas total wilayah NTB.
Perairan NTB juga memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar, antara lain ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove dengan kekayaan jenis ikan karang sebanyak 615 spesies dan 70 genera karang keras.
"Peraian NTB menjadi bagian dari dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP), terdiri atas WPP 713 di wilayah utara dan WPP 573 di wilayah selatan," ujarnya.
Noviar menyebutkan, produksi perikanan tangkap di NTB, pada tahun 2014 mencapai 227.000 ton yang didukung oleh sekitar 23.000 unit kapal perikanan.
Armada perikanan di NTB, didominasi kapal motor tempel dan kapal motor di bawah 5 gross ton (GT) atau sekitar 77 persen dengan alat tangkap dominan berupa pancing, bubu dan jaring insang.
Pada tahun 2014, lanjut dia, produksi perikanan karang NTB mencapai 26.000 ton atau sebesar 18 persen dari total produksi perikanan NTB, sedangkan produksi ikan kakap dan kerapu sebesar 7,4 persen dari total produksi nasional.
"Makanya, NTB termasuk 10 besar provinsi penghasil utama ikan kakap dan kerapu di Indonesia," ucapnya.
Potensi tersebut, kata dia, dimanfaatkan oleh sekitar 83.201 nelayan di NTB, yang bergantung dari keberadaan sumber daya ikan sebagai sumber mata pencaharian utama.
Salah satu isu dan permasalahan utama dalam pemanfaatan sumber daya ikan ini adalah menggunakan bom dan potasium yang berdampak terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang dan mengancam kelestarian sumber daya ikan.
"Makanya WCS menjalin kerja sama dengan DKP NTB untuk melindungi dan mengelola potensi sumber daya kelautan dan perikanan agar bisa dinikmati secara berkelanjutan," kata Noviar.
Sementara itu, Plt Kepala DKP NTB H Djoko Supriyanto, mengatakan memantapkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan merupakan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) NTB tahun 2013-2018.
Masalah lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam juga menjadi prioritas program pembangunan Pemerintah Provinsi NTB.
"Kami juga berharap melalui kerja sama yang baik selama ini, WCS dapat melakukan penguatan kelompok masyarakat agar lebih proaktif melakukan pengawasan kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan yang merusak, supaya aset daerah dapat kita jaga bersama untuk kesejahteraan bersama," katanya.
WCS adalah program konservasi global yang menyelamatkan dan melindungi satwa liar dan tempat-tempat liar melalui pemahaman tentang isu-isu kritis, menciptakan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan mengambil tindakan konservasi yang menguntungkan alam dan manusia. (*)
