Sumbawa, NTB (ANTARA) - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalilah-HW Musyafirin atau Rohmi-Firin akan memperjuangkan pemutihan atau penghapusan utang petani di perbankan karena gagal panen atau merugi sehubungan harga harga produk pertanian anjlok.
"Miris sekali rasanya, petani yang sudah kesulitan akibat mahalnya biaya pengolahan lahan, harga pupuk dan obat-obatan, biaya panen, harga komoditas anjlok lalu terbebani lagi dengan utang. Karena itu Rohmi-Firin akan memperjuangkan penghapusan utang petani yang gagal panen dan akibat harga anjlok," tegas Haji Firin dalam orasi politik di kegiatan kampanye dialogis di Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes dan Kelurahan Brang Bara, Sumbawa, Rabu.
"Harga pupuk tinggi, itu pun sulit didapat, ketika panen harga gabah anjlok, harga jagung anjlok, sementara gubernur diam tidak peduli kesulitan masyarakat. Sudah ganti gubernur, pilih Rohmi-Firin," tegas Haji Firin disambut riuh warga.
Baca juga: Cagub Rohmi komitmen wujudkan pembangunan berkelanjutan di NTB
Menurut dia, mengatur ketersediaan pupuk agar petani tidak kesulitan, memberi pinjaman modal usaha dan memastikan harga gabah, jagung serta produksi pertanian lainnya stabil adalah tugas gubernur.
"Itu adalah kebutuhan
dasar masyarakat yang wajib diatur dan penting sekali dilakukan oleh kepala daerah," imbuhnya.
Karena itu, sambung Haji Firin, memilih gubernur tidak harus karena dia orang hebat, tidak harus dia gagah, tidak harus lulusan luar negeri atau bergelar bangsawan. Tapi memilih pemimpin adalah yang benar-benar berpihak dan peduli pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Petani menjerit karena utang menumpuk dan panen gagal. Mau tidak petani yang karena gagal panen dan harga anjlok kita putihkan utangnya," katanya.
Baca juga: Respons Cagub Rohmi soal dukungan TGB di Pilkada NTB
Penghapusan utang merupakan salah satu program Rohmi-Firin untuk meningkatkan kesejahteraan petani, disamping program hilirisasi pertanian yang mencakup masa pasca-tanam hingga pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilainya sebelum dikirim keluar daerah.
Sedangkan program jangka pendek adalah pembelian produksi pertanian (gabah dan jagung) oleh pemerintah ketika terjadi harga anjlok dengan menyiapkan dana pengamanan harga melalui APBD.
"Pemerintah tidak masalah rugi, tetapi petani tidak boleh rugi!," katanya.
Baca juga: TGB Untuk Perempuan Pertama: Menjaga Dzuriyat Maulana Syekh
Baca juga: Mengenal tiga pasangan calon kepala daerah NTB
Berita Terkait
Nilai tukar petani di NTB naik 1,46 persen
Senin, 2 Desember 2024 22:49
Pemprov NTB ajak masyarakat lawan korupsi peringati Hakordia 2024
Senin, 2 Desember 2024 22:47
Pembahasan APBD-P NTB 2025 sesuaikan cagub terpilih
Senin, 2 Desember 2024 20:42
Pemprov NTB berharap pemangkasan perjalanan dinas ditinjau ulang
Senin, 2 Desember 2024 19:18
BPS: Tomat dan bawang merah sumbang inflasi tertinggi di NTB
Senin, 2 Desember 2024 18:23
Kantor Bahasa NTB terbitkan kamus terpadu untuk anak berkebutuhan khusus
Senin, 2 Desember 2024 18:22
Satpol PP tutup paksa ritel modern tak miliki izin di Lombok Tengah
Senin, 2 Desember 2024 18:20
Kantor Bahasa NTB petakan bahasa daerah
Senin, 2 Desember 2024 16:18