Mataram (ANTARA) - Kemarin, Sabtu (11/5), ada beberapa berita politik yang masih menarik untuk dibaca, mulai mengenai apresiasi MUI kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) hingga KPU provinsi diminta antisipasi pertanyaan dalam rekapitulasi.
Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik dibaca hari ini:
- MUI apresiasi DK PBB cegah permukiman ilegal Israel
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengapresiasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yang berusaha menghentikan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di daerah pendudukannya di Palestina.
Selengkapnya: https://www.antaranews.com/berita/865472/mui-apresiasi-dk-pbb-cegah-permukiman-ilegal-israel
- "E-voting" bisa jadi alternatif Pemilu tetapi butuh kepercayaan
Jaringan Demokrasi Indonesia DIY sebagai perkumpulan mantan penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa “e-voting” bisa menjadi alternatif pelaksanaan pemungutan suara, namun membutuhkan modal berupa kepercayaan yang besar terhadap mekanisme dan hasilnya.
Selengkapnya: https://pemilu.antaranews.com/berita/865695/e-voting-bisa-jadi-alternatif-pemilu-tetapi-butuh-kepercayaan
- Pengamat UGM: "People power" menolak hasil pemilu inkonstitusional
Pengamat hukum yang juga Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM Oce Madril mengatakan, "people power" yang menolak hasil pemilu adalah tindakan melanggar konstitusi (inkonstitusional).
Selengkapnya: https://pemilu.antaranews.com/berita/866058/pengamat-ugm-people-power-menolak-hasil-pemilu-inkonstitusional
- Peran pemuda dalam membangun bangsa dinilai semakin beragam
Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Asrorun Niam Sholeh mengatakan ruang bagi pemuda dalam membangun bangsa sudah mulai bergeser dari ruang partisipasi politik ke ruang partisipasi lain yang lebih beragam.
Selengkapnya: https://www.antaranews.com/berita/866097/peran-pemuda-dalam-membangun-bangsa-dinilai-semakin-beragam
- KPU provinsi diminta antisipasi pertanyaan dalam rekapitulasi
Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman meminta KPU provinsi yang wilayahnya akan menjalani rekapitulasi nasional, dapat mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan peserta rapat pleno untuk mencegah terjadi perdebatan dalam proses rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
Selengkapnya: https://pemilu.antaranews.com/berita/866138/kpu-provinsi-diminta-antisipasi-pertanyaan-dalam-rekapitulasi
Berita Terkait
Arief Budiman: Saya tak pernah mencederai integritas pemilu
Rabu, 13 Januari 2021 21:10
DKPP memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua KPU RI
Rabu, 13 Januari 2021 19:50
Arief Budiman: Harun Masiku pernah mendatangi KPU sampaikan surat PAW
Jumat, 28 Februari 2020 13:43
Ketua KPU meresmikan Bale Pemilu Digital KPU NTB
Sabtu, 15 Februari 2020 17:32
Ketua KPU Arief Budiman memenuhi panggilan KPK
Selasa, 28 Januari 2020 10:58
Ketua KPU siap memenuhi panggilan KPK
Jumat, 24 Januari 2020 19:20
Ketua KPU Arief Budiman tegaskan perhitungan suara sudah transparan
Kamis, 9 Mei 2019 13:58
Ketua KPU RI Arief Budiman: kemungkinan pemilu susulan untuk WNI di Sidney
Selasa, 16 April 2019 16:48