Mataram (ANTARA) - Produsen telepon genggam atau ponsel lokal, Advan optimistis penjualan produk-produknya di Indonesia akan semakin cerah setelah pemberlakuan aturan "International Mobile Equipment Identity" (IMEI) oleh pemerintah.
"Kami menyambut positif pemberlakuan itu. Langkah tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan melindungi pemerintah melindungi produk ponsel lokal seperti kami," kata Brand Director Advan, Andy Gusena saat peluncuran produk terbaru mereka di Jakarta, Jumat.
Dengan begitu, kata dia, produk-produk ponsel ilegal dari pasar gelap atau black market tidak lagi beredar di Indonesia.
Menurut Andy, selama ini produk-produk ponsel ilegal dari pasar gelap itu merupakan musuh Advan karena "menggerogoti" pasar mereka.
"Misal produk A kami dengan harga Rp1 juta dengan kualitas tertentu ketika berhadapan dengan produk ilegal merek luar Indonesia dari pasar gelap dengan harga sama dan kualitas yang lebih baik, banyak calon pembeli yang menjadi segmen pasar kami memilih produk dari pasar gelap itu," kata dia.
Andy Gusena berharap setelah pemberlakuan aturan IMEI dilakukan produk-produk ponsel lokal, termasuk Advan dapat bersaing dengan merek-merek yang berasal dari luar Indonesia.
"Saat ini merek Advan menduduki peringkat lima dalam pasar ponsel nasional," klaim Andy.
Dia berharap peringkat Advan semakin membaik setelah pemberlakuan aturan IMEI itu.
"Pada 2016 wacana ini pernah dibahas tetapi implementasinya molor hingga sekarang. Saya berharap ini segera terealisasi dan dilaksanakan secara konsisten dan ketat," harap Andy.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyiapkan kebijakan pemblokiran ponsel ilegal di Indonesia dengan didasarkan pada validasi IMEI atau atau nomor identitas khusus yang dikeluarkan oleh Global System Mobile Association (GSMA) untuk tiap slot kartu "subscriber identity module" (SIM).
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56