PKS tepis majunya Novi di Pilkada Sumbawa karena campur tangan sang kakak Gubernur NTB

Mataram (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menepis isu majunya Dewi Noviany sebagai bakal calon wakil bupati Sumbawa karena ada dorongan dan campur tangan dari kakak kandungnya yang juga menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah.

Ketua Tim Pemenangan Pilkada Daerah (TPPD) PKS Sumbawa, Sambirang Ahmadi menegaskan bahwa tidak pernah Gubernur NTB Zulkieflimansyah mendorong adiknya maju di Pilkada Sumbawa, meski orang nomor satu di NTB itu menjabat Ketua Tim Pemenangan Pemilu DPW PKS NTB.

"Saya tegaskan bahwa Bang Zul tidak pernah sekalipun meminta PKS mendukung adiknya. Karena beliau tahu PKS punya calon internal. Boleh tanya DPW, boleh tanya temen-temen lain di Fraksi PKS atau temen-teman lain di DPD maupun DPW kalau pernah keluar dari mulut Bang Zul bahwa dia meminta agar PKS mendukung adiknya maju di Pilkada Sumbawa," tegasnya di Mataram, Jumat.

Sambirang mengatakan, sampai dengan saat ini PKS masih memberikan ruang dan mendoakan Andy Tirta mendapatkan parpol koalisi serta pasangannya.

"Jadi bagaimana bisa Bang Zul itu merekayasa untuk mendukung Novi. Sementara, sikap partai mengusung Andy Tirta. Kalau benar Bang Zul mendorong adiknya kenapa tidak dari awal saja minta ke PKS ayo dukung adik saya, iya kan. Tapi apa, beliau (Zul, red) tidak pernah mengatakan seperti itu dan saya tahu betul siapa Bang Zul," ujar Sambirang.

Anggota DPRD NTB ini, menjelaskan munculnya nama Novi tidak pernah sedikitpun terpikirkan oleh pengurus PKS. Justru, kemunculan Novi karena adik Gubernur NTB itu, mendapat apresiasi dari para tokoh maupun partai politik (parpol) yang ingin melihat adik Gubernur NTB itu maju di Pilkada Sumbawa.

"Perlu diketahui masyarakat, justru Bang Zul minta ke PDIP itu supaya mau menerima Andy Tirta, bukan Novi yang notabenenya adalah adiknya. Kenapa saya tahu karena saya ikut langsung dalam proses negosiasinya dari awal. Jadi sekarang jangan dibolak-balik bahwa ada peran Bang Zul, kan nggak bijaksana kita kalau menilai seperti itu," ucapnya.

"Nah kalau partai-partai dan tokoh-tokoh lain saja memberikan apresiasi terhadap adiknya gubernur, masa partai PKS tidak memberikan apresiasi yang sama. Inilah cara kita menyikapi persoalan. Jadi intinya saya tegaskan bahwa PKS memperlakukan dan memberikan ruang kepada semuanya sama," sambung Ketua Komisi III DPRD NTB itu.

Menurut Sambirang, kalau pun nama Novi akhirnya dikait-kaitkan dengan PKS. Karena, memang Novi pada saat itu mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah bersama H. Mahmud Abdullah atau disapa Haji Mo'. Bukan, karena ada persetujuan Gubernur NTB.

"Jadi Novi itu datang tidak ujug-ujug menjadi calon tanpa melalui proses. Dan Novi pun datang bersama pasangannya Haji Mo mendaftar di PKS dan diterima oleh TPPD. Itu mekanismenya. Kalau misalnya tim pemenangan pilkada daerah kami ndak mau ya nggak akan muncul juga nama Novi. Jadi itu bukan maunya Ketua TPPD sendiri, melainkan keputusan bersama TPPD. Intinya jangan ada salah sangka atau prasangka buruk. Mari kita berfikir positif dan sikapi semuanya dengan bijaksana," ucapnya.

Karena itu, sebagai Ketua TPPD PKS Sumbawa, Sambirang menegaskan, bahwa apa yang menjadi keputusan TPPD itu bukan berdasarkan keinginan satu dua orang, melainkan keinginan seluruh anggota TPPD dengan mempertimbangkan dinamika politik diluar PKS yang memberikan ruang kepada calon lain, contohnya Novi.

"Masa PKS mau nonton saja, ya nggak mungkin kalau misalnya ada ruang bagi eksternal ya kita kasi. Tapi kalau misalnya nanti kader internal (Andy Tirta) di rekom ini berhasil mendapatkan pasangan, ya kita usulkan ke DPP," terangnya.

Lebih lanjut, Sambirang menyatakan, dalam mengusung calon, PKS tentu memiliki beberapa pertimbangan sesuai yang telah diamanahkan DPP. Pertama, benar mendapatkan dukungan dari parpol lain sehingga terpenuhi syarat kursi minimal 9 kursi. Kedua, peluang elektabilitasnya untuk memenangkan pertarungan dan ketiga terkait loyalitasnya.

"Karena nanti akan ditanya oleh DPP dan lain sebagainya. Jadi syarat-syaratnya ini yang jadi pertimbangan, bukan sekedar dia di rekom Pemilihan Umun Interbal (PUI) partai, namun perlu dipahami bahwa itu adalah salah satu pintu masuknya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Karenanya, mari kita bijaksana," tuturnya.

Menurut Sambirang, prosesnya berjalan sesuai mekanisme. Dan ini sudah ditentukan jadwal setiap kabupaten, kayak sumbawa paling lambat tanggal 29 Februari. Jadi itu bukan maunya Ketua TPPD, tapi itu maunya DPW dengan berbagai pertimbangan lainnya termasuk soal waktu yang terus bergulir dalam bersikap.

"Bayangkan, 270 kabupaten kota yang mau pilkada kalau diperlambat kasihan DPP menumpuk beban kerjanya. Kita mempersingkat waktu dan mengurangi beban kerja pihak DPP," ujarnya.

Berkaitan dengan Andy Tirta, Sambirang mengaku ada atau tidaknya pasangan berdasarkan hasil syuro tetap diusulkan ke tingkat DPW. Meski begitu, ia menambahkan, hingga kini belum ada keputusan final dari DPP terkait bakal calon yang diusung di Pilkada Sumbawa.

"Karena politik ini bisa saja berubah dimenit akhir. Karena bisa jadi tiba-tiba di menit akhir ada yang mau berpasangan dengan Andy Tirta, ya ini kan kita antisipasi semua. Dan dalam semua tahapan proses mekanisme ini semua sudah sangat jelas dan dipahami bahkan sangat transparan," ungkapnya.

"Dan kepada pak Andy Tirta tetap kita usulkan ke DPW, dan kita (semua kader PKS) mendoakan mudah-mudahan segera mendapat pasangan dan dukungan dari partai lain untuk memenuhi jumlah kursi yang telah ditentukan menjadi syarat," katanya.