Ratusan warga memadati Kantor Pos Bandung saat pembagian BST

id Kantor pos, BST, kerumunan, padati, bantuan sosial

Ratusan warga memadati Kantor Pos Bandung saat pembagian BST

Suasana kerumunan warga saat pembagian BST. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Saya pasrah aja. Soalnya butuh banget uang. Udah habis. Jadi, ga apa apa lah berdesakan juga

Bandung (ANTARA) - Ratusan warga memadati Kantor PT Pos di Jalan Asia Afrika, Jumat untuk mengambil pembagian bantuan sosial (BST) tanpa mengindahkan penerapan pembatasan fisik sebagai protokol kesehatan.

Salah seorang warga yang mengantre, Lilis (39) mengaku sudah antre sejak pagi hari. Uang bantuan itu dibutuhkannya untuk menyambung hidup di tengah pandemi meski ia tahu bahwa berkerumun sangat berpotensi menyebarkan virus corona.

"Saya pasrah aja. Soalnya butuh banget uang. Udah habis. Jadi, ga apa apa lah berdesakan juga," kata Lilis.

Warga yang mengantre di Kantor Pos itu terdiri dari mulai anak muda hingga lansia, dan ada anak-anak yang ikut. Warga tersebut mengantre untuk mendapat bantuan Rp600 ribu dari pemerintah.

Meski terpaksa mengantre berdesakan, ia berharap ke depannya ada petugas yang mengatur untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Karena ia tahu bantuan tersebut bakal diberikan dalam dua tahap.

"Saya berharap bulan depan tidak antre seperti ini," kata Lilis.

Seorang warga lainnya, Atik (50) menyayangkan tidak adanya petugas yang mengatur protokol kesehatan dalam proses pembagian BST. Ia mengaku khawatir dapat tertular COVID-19 karena kerumunan itu dapat berisiko.

"Mudah-mudahan setelah antrian ini orang-orang masih pada sehat. Bulan depan antrinya jangan begini kalau bisa," kata Atik.

Senada dengan Atik, warga lainnya Dadang Kurnia (46) meminta pemerintah dan petugas lebih tegas dalam menerapkan protokol kesehatan. Ia berharap jangan sampai ada klaster baru di tempat pembagian BST, karena tempat pembagian BST bukan hanya di Kantor Pos Asia Afrika.

"Pemerintah harusnya tegas. Ini ga ada yang ngatur. Jadi desak desakan. Kami juga ga mau kayak gini, jangan sampai ada klaster PT Pos," kata Dadang.
 

Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar