Gubernur NTB meminta bupati dan wali kota perketat protokol kesehatan

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah meminta bupati dan wali kota untuk terus memperhatikan penerapan protokol kesehatan di daerah masing-masing agar dapat menekan penyebaran wabah COVID-19 menjelang persiapan new normal (normal baru).

"Keadaan kita berangsur-angsur membaik, namun, saya meminta kepada seluruh bupati dan walikota yang hadir untuk tetap waspada dan tidak terlena oleh membaiknya keadaan sementara ini," kata Gubernur saat rapat Forkopimda Provinsi NTB yang juga dihadiri bupati dan wali kota se-NTB terkait evaluasi penanganan COVID-19 di Mataram, Jumat.

Selain itu, gubernur, meminta para bupati dan wali kota untuk menyesuaikan keadaan di daerah masing-masing jelang persiapan menuju kenormalan baru.

"Kita berharap pandemi ini segera berakhir agar kehidupan di NTB ini dapat berjalan seperti sedia kala," ujarnya.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan bahwa protokol kesehatan adalah hal paling utama yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah melalui instrumen penegakannya.

"Kita dapat menyimpulkan dari informasi yang disampaikan bahwa apapun warna zona kita, protokol kesehatan tetap harus diperhatikan," tegas Wagub.

Rohmi menyampaikan bawah salah satu tujuan saat ini adalah bagaimana masyarakat NTB dapat hidup aman dan produktif di masa pandemi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

Untuk itu, ia berpesan kepada seluruh bupati dan walikota untuk memberikan perhatian lebih pada titik-titik yang rawan seperti pasar dan masjid agar tidak menjadi penyumbang penyebaran wabah ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi menginformasikan daerah-daerah yang masih memiliki potensi besar penyebaran COVID-19, seperti Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya tidak ada penambahan.

"Untuk daerah yang masih dalam zona merah, perjalanan harus dibatasi, pertemuan publik juga dibatasi, tempat-tempat keramaian ditutup, PSBL dan PSBD diperketat," katanya.