Tanjung, Lombok Utara (ANTARA) - Bappeda Kabupaten Lombok Utara-Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Anding Duwi Cahyadi S STP MM menyambut kehadiran
Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr Ir H Iswandi MSi beserta rombongan di aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (22/2).
Hadir pula mendampingi para asisten, Kepala Bappeda Lombok Utara Parihin SSos, Kepala Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Sekretaris Bapedda Lombok Utara Gatot Sugiharto para Kepala Bidang Bappeda Lombok Utara dan para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Lombok Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada Bappeda NTB beserta rombongan telah berkenan mengunjungi Lombok Utara khususnya membangun sinergitas antara instansi Bappeda selaku penyusunan perencana kerja pemerintah daerah RKPD Tahun 2023.
"Lombok Utara periode RPJMD periode 2021-2026 dan RKPD 2023 sedang kita susun dan merupakan perencanaan tahunan sebagai penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 8 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026,"ungkapnya.
Lanjut Sekda Anding, berdasarkan data BPS ekonomi Lombok Utara tahun 2020 tumbuh negatif atau minus di angka 7,4 persen di mana terdampak yang relatif berat sektor akomodasi, kuliner atau aktifitas pariwisata mengalami penyusutan pertumbuhan minus 48 persen.
"Dampak kesehatan dan ekonomi harus dapat kita tangani secara pararel agar dapat meminimalisir dampak angka kemiskinan di Lombok Utara dan beberapa lalu kita telah menerima rilis BPS tentang peningkatan angka kemiskinan di kabupaten lombok utara periode September 2021,"ungkapnya.
Dalam pada itu, penduduk miskin di Kabupaten Lombok Utara cenderung meningkat kisaran 1840 jiwa posisi angka kemiskinan tahun 2021 meningkat sebesar 0,05 persen menjadi 27,04 persen dari tahun sebelumnya 2020 pada posisi 26,9 persen.
"Pandemi covid 19 yang berlangsung pada tahun 2021 turut memberi dampak terhadap peningkatan angka kemiskinan di KLU. Tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021-2026 pembangunan di KLU masih menghadapi tantangan yang cukup berat paska bencana gempa bumi tahun 2018, lalu kita dihadapkan dengan Covid-19 yang berdampak signifikan pada aspek kesehatan dan ekonomi global di daerah," urainya.
Di sisi lain, kondisi pandemi ini mengakibatkan meningkatnya pembiayaan aspek kesehatan jaminan sosial dan pemulihan ekonomi dalam kondisi keuangan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Sebagai akibat menurunnya pendapatan asli daerah dan penurunan pendapatan transfer dari perintah pusat dengan rambu-rrambu arah penggunaan pendapatan transfer yang harus diikuti seluruh pemerintah daerah.
Tentunya dilihat dari APBD KLU tahun 2020 mengalami fase yang sangat baik yaitu di angka Rp1,2 triliun kemudian di 2021 mengalami penurunan menjadi Rp900 miliar minus 215 miliar kemudian tahun 2022 mengalami penurunan kembali Rp897 miliar.
"Tentunya membangkitkan perekonomian paska gempa 2018 kemudian dengan adanya Covid-19. Perhatian provinsi terhadap lombok utara kami harapkan lebih dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya"harapnya.
Dalam pada itu usulan Kabupaten Lombok Utara untuk menjadi atensi pembangunan di tingkat provinsi tahun 2023 di antaranya :
1. Pembangunan jalan lingkar utara
2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)
3. Melanjutkan peningkatan stabilitas jalur pusuk pemenang
4. Pembangunan puskesmas di gili trawangan
5. Stimulan bagi pelaku usaha UMKM dan usaha kretaif berupa peningkatan kapasitas, sarpras dan pendampingan pasar.
"Kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bappeda provinsi NTB di Kabupaten Lombok Utara semoga dengan iktihiar ini kita dapat meningkatkan kesejahtraan di masyarakat KLU"pungkasnya.
Kepala Bappeda NTB Dr Ir H Iswandi MSi dalam pemaparannya menyampaikan isu penting terkait agenda pembangunan NTB Kabupaten Kota khususnya Lombok Utara isu penataan infrastruktur kota dan isu pengembangan Gili Matra ke depan. (*)
