Presiden Korsel tunda jumpa pers harian karena COVID-19

id korsel,covid-19

Presiden Korsel tunda jumpa pers harian karena COVID-19

Presiden terpilih Korsel Yoon Suk Yeol berbicara selama konferensi pers untuk membahas rencana relokasi kantor kepresidenannya di Seoul, Korea Selatan, 20 Maret 2022. (ANTARA/Jung Yeon-je/Pool via Reuters/as)

Seoul (ANTARA) - Presiden Korea Selatan akan menangguhkan jumpa pers informal yang digelar hampir setiap hari sejak dia menjabat pada Mei karena jumlah kasus COVID-19 meningkat. Dalam pernyataannya, kantor Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan liputan media terhadap kegiatan presiden juga akan dibatasi.

Para juru bicara kepresidenan akan memberikan komentar tertulis yang disertai foto dan video dari kegiatan presiden. "Mengingat kerentanan penyebaran penyakit menular ini, kami meminta pengertian anda," tulis pernyataan itu.

Pihak berwenang telah memperingatkan bahwa Korsel sedang menghadapi gelombang baru COVID-19. Beberapa pakar memprediksi ratusan ribu kasus baru dalam beberapa pekan mendatang. Pada Senin Korsel mencatat 12.693 kasus baru sehingga totalnya menjadi 18.524.583 sejak awal pandemi. Angka kematian COVID-19 bertambah 18 menjadi 24.661 orang.

Peningkatan kasus telah menurunkan tingkat kepercayaan publik pada Yoon. Survei Realmeter pada Senin menunjukkan tingkat kepercayaan pada sang presiden berada pada angka 27 persen, turun lebih dari 52 persen dari pekan pertama Juni.

Baca juga: Indonesia, Korsel sepakat bahas pemulihan rantai pasokan global di G20
Baca juga: Korea Selatan bahagia raih penghargaan sutradara dan aktor di Cannes


Survei yang sama juga menunjukkan bahwa 57 persen responden kini tak menyukai kinerjanya. Setelah beberapa kali sukses menahan penyebaran COVID-19 selama pandemi lewat pelacakan, penelusuran dan karantina, Korsel mencabut sebagian besar pembatasannya tahun ini meski dihantam gelombang besar infeksi varian Omicron.

Skandal telah membuat Yoon kehilangan dua calon untuk mengisi satu jabatan menteri, pertama kali dalam sejarah Korsel. Persoalan etika juga menimpa sejumlah calon lain untuk jabatan tinggi di pemerintahan.

Partai pendukungnya, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) terpaksa harus membatalkan pencalonan sang ketua, Lee Jun-seok, 37 tahun, karena tuduhan pelanggaran seksual pada 2013.

Sumber: Reuters