Mataram (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Komisaris Besar Polisi Teddy Rustiawan menaruh atensi terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus penggelapan dana pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima.
"Soal itu kami akan pelajari dahulu dan monitor," kata Teddy di Mataram, Kamis.
Direktur Reskrimum Polda NTB mengungkapkan hal tersebut usai menerima informasi perihal adanya putusan banding yang kini sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan banding itu dikeluarkan Pengadilan Tinggi NTB pada tanggal 21 Juli 2022.
Dalam putusan, hakim banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan nomor perkara 69/Pid.B/ 2022/PN Rbi tertanggal 31 Mei 2022.
Putusan pada pengadilan tingkat pertama itu menjatuhkan tiga terdakwa: Muhammad Sopyan selama 3 tahun penjara; Amran Amir 2 tahun penjara; dan Muhammad Fakhri 8 bulan penjara.
Ia menyebutkan bahwa Amran Amir adalah Ketua STKIP Bima periode 2016—2020, Muhammad Fakhri adalah Ketua Yayasan IKIP Bima periode 2019—2020, dan Muhammad Sopyan adalah Kepala Bagian Administrasi Umum periode 2016—2019 dan Kepala Bagian Keuangan periode 2019—2020.
Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima menyebutkan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan secara berlanjut melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
Putusan tersebut sesuai dengan dakwaan tunggal dari jaksa penuntut umum, yakni Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Namun, dalam putusan pidana tersebut tidak ada membebankan kepada tiga terdakwa untuk mengganti kerugian yang muncul sesuai hasil audit independen pihak kampus senilai Rp19,34 miliar. Hal itu yang menjadi dasar polisi mengembangkan kasus ke proses TPPU.
Berita Terkait
Auditor utama BPK diperiksa KPK soal predikat WTP Kementan
Rabu, 30 Oktober 2024 13:27
KPK periksa Direktur Kementerian ESDM soal gratifikasi Gubernur Maluku Utara AGK
Kamis, 26 September 2024 14:01
KPK dalami gratifikasi-TPPU korupsi proyek jalan di Kaltim
Kamis, 15 Agustus 2024 5:46
Upaya Polri berantas narkoba hingga memburu Fredy di Thailand
Sabtu, 13 Juli 2024 8:51
Dirjen AHU: Notaris jadi garda terdepan cegah TPPU dan TPPT
Kamis, 11 Juli 2024 18:16
Pencegahan dan pemberantasan TPPU dari narkotika
Kamis, 27 Juni 2024 13:03
Jalan panjang sidang SYL menuju babak baru dakwaan TPPU
Jumat, 7 Juni 2024 14:27
KPK sita Pajero SYL disembunyikan di lahan kosong
Kamis, 23 Mei 2024 6:05