IMF desak bank-bank sentral Asia memperketat kebijakan moneter

Washington (ANTARA) - Sebagian besar bank sentral Asia harus memperketat kebijakan moneter karena kenaikan harga-harga komoditas dan depresiasi mata uang mereka, didorong kenaikan suku bunga AS yang kuat, mendorong inflasi di atas target mereka, menurut IMF.

China dan Jepang adalah pengecualian, di mana pemulihan ekonomi lebih lemah, kendur tetap substansial dan inflasi tidak meningkat tajam seperti di tempat lain, kata Krishna Srinivasan, direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, Kamis (13/10/2022).

Banyak mata uang Asia terdepresiasi "cukup tajam" karena pengetatan moneter AS menyebabkan melebarnya perbedaan suku bunga, membantu mendorong biaya impor untuk negara-negara tersebut, katanya.

"Sementara baseline kami adalah inflasi mencapai puncaknya pada akhir tahun, depresiasi nilai tukar yang besar dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dan persistensi yang lebih besar, terutama jika suku bunga global naik lebih kuat, dan memerlukan pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat di Asia," kata Srinivasan. dalam konferensi pers selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington.

Depresiasi mata uang yang besar dan kenaikan suku bunga juga dapat memicu tekanan keuangan di negara-negara Asia dengan utang yang tinggi, kata Srinivasan. "Asia saat ini menjadi debitur terbesar di dunia selain sebagai penabung terbesar, dan beberapa negara berisiko tinggi mengalami debt distress," katanya.

Sebagian besar kenaikan utang Asia terkonsentrasi di China, tetapi juga terlihat di ekonomi lain, Sanjaya Panth, wakil direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Negara "emerging market" dan berkembang kena pukulan tiga kali
Baca juga: IMF turunkan perkiraan pertumbuhan global 2023 jadi 2,7 persen

"Beberapa bentuk tekanan pasar tidak dapat dikesampingkan. Tetapi posisi yang relatif kuat dari banyak ekonomi memberi kita kenyamanan," katanya, menunjuk pada tingkat utang luar negeri yang rendah, cadangan yang lebih tinggi, dan sistem keuangan yang tangguh.