Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap dapat terus bersama dengan para anggota kabinet sampai akhir masa jabatannya 2014.
Namun bila ada penyimpangan seperti yang kini banyak terkuak dalam pengadilan korupsi, mereka (anggota kabinet-red) akan dan harus segera ditindak.
"Termasuk bila ada yang sulit untuk membagi waktu antara tugas pemerintahan dan tugas politik, dipersilahkan untuk memilih mundur. Karena tantangan pembangunan dalam krisis ekonomi dunia kini yang masih belum pulih dapat berdampak pula ke perekonomian dan pembangunan Indonesia," kata Dipo, di Jakarta, Minggu.
Dipo mengaku banyak ditanya wartawan mengenai pernyataan Presiden ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna Kamis, tanggal 19 Juli 2012, di Kantor Presiden, termasuk yang menanyakan adakah menteri atau anggota kabinet tertentu yang dimaksud Presiden?
Terhadap pertanyaan itu Dipo mengatakan sebenarnya pernyataan tersebut dikemukakan untuk seluruh anggota kabinet dan seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah. Bukan untuk orang atau menteri tertentu.
"Presiden juga menyerukan hal yang sama kepada lembaga legislatif DPR dan DPRD untuk tidak berkolusi dengan pejabat pemerintah memotong anggaran pembangunan untuk rakyat," katanya.
Menurut Seskab, Presiden juga sudah mengetahui dari informasi yang diterimanya mengenai hal yang ditengarai mengenai pemotongan anggaran oleh pejabat pemerintah yang berkongkalikong dengan pejabat DPR/DPRD.
Di laporan itu terus dipantau, dan kemudian diproses, di antaranya sekarang banyak yang terkuak dalam pengadilan korupsi, baik yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan.
Seskab prihatin dengan banyaknya pejabat negara dari Partai Politik yang diperiksa dan perlu ditahan, bila penegak hukum meminta izin Presiden untuk pemeriksaan.
Oleh karena itu, Seskab ketika melantik pejabat eselon II dan IV baru-baru ini dalam kata sambutannya mengajak dan memerintahkan staffsnya untuk tidak deal money politics dengan pejabat pemerintah yang mengurus anggaran dan oknum anggota DPR.
"Biar anggaran Setkab dibonsai atau di potong, tidak boleh meladeni oknum anggota DPR yang meminta agar Setkab memberi `perhatian` kepada mereka," tegas Dipo.
"Bila ada anggaran yang dibintang (diblokir sementara kerena pelbagai alasan), dan untuk pencairan bintang tersebut harus melalui kongkalikong, lebih baik biar anggaran ditahan terus. Inilah yang Presiden maksud, jumlah anggaran yang seyogyanya dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi, jadi terganggu karena kepentingan sempit dari oknum yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat," ujar Dipo Alam.
Mengenai para menteri dan pimpinan lembaga non-kementerian yang ditengarai ada potensi ke arah KKN dan kongkalikong `memotong` APBN, Dipo sebagai Seskab, menegurnya langsung ke yang bersangkutan, atau melalui surat mengingatkan kolega kerjanya, termasuk ke jajaran internnya.
"Ini merupakan tugas Seskab sebagai bagian dari manajemen kabinet," ujarnya.
Seskab juga meminta bawahan menteri, eselon I, yang ditengarai melakukan kongkalikong, agar segera dimutasikan atau diganti oleh menterinya, tegas Dipo Alam selaku Sekretaris Team Penilai Akhir (TPA) pejabat eselon I.
Juga para Irjen yang fungsinya mengaudit, tapi lalai melakukan penertiban anggaran yang dikongkalikongkan agar segera diganti dan tidak diperpanjang masa tugasnya bila pensiun, jelasnya.
Di akhir penjelasannya, Seskab mengajak dan mengingatkan dirinya sendiri dan stafnya, serta kolega kerjanya sesama anggota kabinet, untuk sama-sama melaksanakan perintah Presiden agar jangan berkongkalikong dengan oknum DPR/DPRD dalam mengrogoti dana APBN untuk kepentingan diri maupun partainya.
"Dana APBN harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat," tegas Dipo Alam.
"Fokus saja pada pekerjaan yang sudah ada pada RKP dan APBN, tidak bermain atau deal money politics. 2014 masih jauh, tak perlu "berkampanye" dengan melipat anggaran atau genit populis ke kiri ke kanan, mulai mengkampanyekan diri untuk populerisasi ke 2014, baik yang dari parpol atau non-parpol," katanya.
Seskab menyatakan Presiden prihatin terhadap penyimpangan anggaran yang dilakukan oknum eksekutif dan legislatif, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Presiden mengapresiasi pelaksanaan law enforcement untuk menindak penyimpangan anggaran tersebut.
Presiden menginstruksikan pada jajaran kabinet untuk memperkuat fungsi pengawasan memberantas praktek-praktek KKN tersebut. Bila ada anggota kabinet yang tidak tahu ada penyimpangan anggaran yang dipotong, yang merupakan kolusi antar bawahannya dengan oknum DPR/DPRD, berarti ada yang salah.
"Harus ada yang bertanggung jawab secara moral dan hukum," demikian Seskab Dipo Alam.
(*)
