DPRD NTB mendukung perubahan status jalan di Lombok Tengah

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat, mendukung usulan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terkait peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

"Peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi itu harus diusulkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Anggota DPRD Provinsi NTB, Ruslan Turmuzi di Praya, Senin. 

Ia mengatakan, ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah saat ini telah berkurang, karena adanya perubahan status jalan provinsi yang dinaikkan menjadi jalan Nasional, sehingga biaya peningkatan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.  "Jalan provinsi di Lombok Tengah sudah berkurang, karena status jalan provinsi berubah menjadi jalan Nasional," katanya. 

Beberapa ruas jalan provinsi yang telah naik status menjadi jalan Nasional seperti di jalan raya Sengkol-Kuta, jalan Kediri Lombok Barat menuju Praya Tengah, jalan raya Kopang menuju Praya dan beberapa ruas jalan pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.  "Perubahan status jalan provinsi itu harus dibarengi dengan perubahan status jalan kabupaten, sehingga beban pemerintah daerah juga bisa berkurang," katanya. 

Ia mengatakan, perubahan jalan kabupaten yang harus diusulkan menjadi jalan provinsi yakni mulai dari Desa Karang Sidemen, menuju Desa Pemepek, Desa Peringgerate, Desa Bonjeruk, Desa Puyung dan menuju jalan Bypass Mandalika.

Baca juga: Pemasukan ERP bisa Rp30 miliar sampai Rp60 miliar per hari
Baca juga: KPK benarkan penggeledahan Gedung DPRD DKI Jakarta

Selain itu, jalan dari Kopang menuju Janapria, Praya Tengah dan menuju jalan Bypass Mandalika Bandara Lombok.  "Jika status jalan itu telah dinaikkan, jumlah status jalan provinsi di Lombok Tengah bisa bertambah atau tidak berkurang," katanya. 

Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Wiranata mengatakan, usulan perubahan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tersebut bisa direalisasikan, sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lombok Tengah.  "Kita berharap usulan tersebut bisa masuk dalam RTRW Provinsi NTB yang saat ini sedang dibahas," katanya.