Polri-AFP tingkatkan pengawasan kejahatan penyelundupan manusia

Mataram (Antara Mataram) - Polri dan Polisi Federal Australia (AFP) semakin meningkatkan pengawasan terhadap kejahatan penyelundupan manusia (people smuggling), karena belakangan ini sejumlah daerah di Indonesia telah dijadikan lokasi transit imigran gelap menuju Benua Australia.

"Kami sudah sering bertemu Commisioner AFP Tony William Negus APM, dan bahas masalah itu. Tadi juga kami diskusikan dengan Asisten Commisioner AFP Ramzi Jabbour, untuk sama-sama tingkatkan pengawasan," kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Sutarman, usai peresmian Laboratorium Cyber Crime Investigation Satellite Office (CCISO) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Rabu.

Hadir dalam peresmian laboratorium CCISO Polda NTB itu, Asisten Commisioner AFP Ramzi Jabbour, dan sejumlah pejabat perwakilan AFP di Indonesia.

Laboratorium CCISO di Polda NTB itu merupakan pengembangan dari laboratorium komputerisasi berbasis teknologi atau Computer Based Training (CBT) dan kantor Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Manusia (people smuggling).

Laboratorium CBT dan Satgassus "People Smuggling" di Polda NTB itu diresmikan penggunaannya pada 17 Juni 2010.

Pembangunan gedung beserta fasilitas komputerisasi laboratorium CBT hingga pengembangannya menjadi CCISO itu didanai Kepolisian Australia, yang dilaporkan telah mencapai sembilan juta dolar Australia.

Sistem komputerisasi dalam Laboratorium itu memiliki ratusan modul tipe kejahatan transnasional standar internasional, sehingga akan memudakan petugas mendeteksi kejahatan tersebut yang mencuat di wilayah hukum Polda NTB.

Sutarman mengatakan, tersedapat sejumlah persoalan yang kita dibahas dan disikapi secara bersama-sama antara Polri dan AFP.

Salah satunya yakni menjadi sejumlah lokasi di Indonesia sebagai kawasan transit menuju Benua Australia.

"Jadi, kami sama-sama berupaya menghalau orang-orang dari negara-negara Timur Tengah yang datang ke Indonesia lalu kemudian berupaya masuk ke Australia," ujarnya.

Sutarman mengakui persoalan tersebut cukup sulit dibendung karena warga Timur Tengah itu berupaya beradaptasi dengan penduduk setempat.

Bahkan, ada yang nekat menikah dengan warga setempat, namun kemudian meninggalkannya setelah punya anak.

"Ini sudah menjadi persoalan yang serius sehingga perlu ada kerja sama yang semakin ditingkatan oleh kedua negara (Indonesia dan Australia)," ujarnya. (*)