BNPB: kementerian-lembaga belum berintegrasi dalam pengurangan risiko bencana

id Puncak peringatan bulan PRB 2013, di NTB, belum berintegrasi kementerian/lembaga

"Padahal pengurangan risiko bencana membutuhkan koordinasi antarlembaga dan kementerian," kata Direktur PRB BNPB Lilik Kurniawan.
Mataram (Antara Mataram) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kementerian dan lembaga belum berintegrasi dalam implementasi program pengurangan risiko bencana.

"Padahal pengurangan risiko bencana membutuhkan koordinasi antarlembaga dan kementerian," kata Direktur PRB BNPB Lilik Kurniawan, dalam jumpa pers di Mataram, Kamis petang.

Keterangan pers untuk menyampaikan hasil pertemuan puncak peringatan bulan PRB 2013, yang dipusatkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 7-11 Oktober 2013.

Puncak peringatan bulan PRB diikuti 1.700 orang peserta dari 27 provinsi, 93 kabupaten/kota, termasuk 35 orang kepala daerah (gubernur, wakil gubernur, bupati dan wali kota). Jumlah itu belum termasuk dari NTB sebagai tuan rumah.

Lilik mengatakan, untuk mengoptimalkan pengurangan risiko bencana, maka kementerian dan lembaga harus bertintegrasi, agar terarah dan komprehensif.

Selain itu, harus ada rencana nasional penanggulangan bencana yang dikemas dalam master plan bencana nasional.

"Memang sejauh ini kementerian dan lembaga masih parsial atau berjalan sendiri-sendiri, dan kita (Indonesia) terlambat memasukkan rencana besar penanggulangan bencana dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)," ujarnya.

Menurut Lilik, pertemuan puncak peringatan bulan PRB 2013 itu juga diikuti oleh perwakilan dari 12 perguruan tinggi (PT) ternama di Indonesia, dan para akademisi itu akan terlibat aktif dalam menyusun master plan penanggulangan bencana nasional.

Master plan yang diharapkan rampung akhir 2015 itu akan menjadi acuan bersama semua kementerian dan lembaga dalam mengimplemnetasikan program pengurangan risiko bencana.

"Selama ini Kementerian Kesehatan misalnya, jalan sendiri. Lembaga dan kementerian lainnya juga demikian, sehingga tidak terintegrasi secara baik," ujarnya.

Semestinya, lanjut Lilik, pengurangan risiko bencana harus menjadi upaya bersama mengingat dampak bencana cukup besar.

"Pengurangan risiko bencana juga merupakan investasi yang sangat strategis, karena sudah pernah terjadi bencana dengan kerugian yang sangat besar," katanya. (*)