Gubernur NTB ajak petani membangkitkan industrialisasi tembakau

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah, mengajak petani untuk berani membangkitkan industrialisasi tembakau sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

"Saatnya petani tidak lagi menjual bahan baku (tembakau) dengan murah dan membelinya dengan mahal. Industrialisasi tembakau untuk pabrik rokok harus bangkit lagi," ujarnya saat temu karya bersama 400 petani tembakau dalam keterangan tertulis di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan, industri rokok harus dimulai dengan keberanian setidaknya agar masyarakat mendapatkan pilihan merk rokok. Terlebih, harga rokok yang beredar di pasar kian mahal padahal bahan bakunya dari Lombok yang dibeli murah.

"Begitu pula menyebut kesejahteraan petani tembakau jika tembakau hasil panen-nya dijual murah dan membeli rokok bermerk dari luar daerah," ujarnya.

Gubernur menegaskan pentingnya industrialisasi di berbagai sektor pembangunan di NTB. Salah satunya industrialisasi tembakau yang dapat dikatakan cukup minim di NTB. Padahal, NTB termasuk daerah penghasil dan pengekspor tembakau terbesar di Indonesia.

Namun, hal ini dinilai Gubernur NTB tidaklah cukup dalam ikhtiar mensejahterakan masyarakat, khususnya para petani tembakau. Oleh karena itu, industrialisasi menjadi sebuah jawaban untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat dan membuka jalan NTB menjadi kawasan industri hasil tembakau.

"Petani kita akan miskin selamanya kalau tidak ada keberanian untuk meretas jalan baru," katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Fathul Gani mengatakan industrialisasi tembakau menjadi keharusan. Hal ini tidak lain dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani tembakau.

Menurutnya dalam waktu dekat NTB akan memiliki Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Paokmotong, Lombok Timur.

"KIHT ini ke depan tidak hanya sebagai penghasil tembakau tapi juga menjadi penghasil cukai, sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap selain KIHT, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat, anggaran itu lebih berpihak kepada petani tembakau.