Golkar NTB dorong ARB-Agung Laksono Islah

Mataram,  (Antara) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong upaya islah antara kubu Abu Rizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono.

"Kami sebenarnya di daerah menginginkan adanya upaya islah antara kedua kubu. Karena, bagaimanapun mereka adalah kader-kader terbaik yang saat ini di miliki Golkar," tegas Sekretaris DPD Partai Golkar NTB H Muhammad Amin di Mataram, Senin.

Menurut Amin yang tidak lain merupakan Wakil Gubernur NTB ini, pihaknya berkeyakinan masih ada harapan dan peluang untuk menyatukan kedua kubu yang berseteru tersebut agar bisa kembali bersatu dalam satu rumah partai Golkar.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap upaya rekonsiliasi tersebut bisa segera diwujudkan, sehingga partai Golkar tidak lagi terpecah-pecah seperti saat ini.

"Kita berharap upaya islah bisa dapat dilakukan. Karena masih terbuka ruang untuk untuk rekonsiliasi. Makanya kita di NTB sangat mendorong supaya ada islah," kata Amin.

Akan tetapi Amin tidak memungkiri meskipun pihaknya mendorong upaya islah antara kubu Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono. Namun, DPD Golkar NTB lebih condong mendukung penyelenggaraan Munas di Bali. Karena sesuai dengan AD/ART yang berlaku di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Kita sangat mendukung adanya islah tetapi kami juga sampai saat ini masih tetap solid mendukung hasil Munas di Bali," jelasnya.

Karena bagaimanapun tambah Amin, penyelenggaraan Munas di Bali, sudah melalui melalui mekanisme dan berbagai tahapan sesuai hasil keputusan Rapimnas partai Golkar di Yogyakarta.

"Kita berpegang kepada AD/ART dan agenda yang telah di putuskan Rapimnas partai Golkar di Yogyakarta. Bahkan, Munas Bali di ikuti oleh seluruh DPD baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai pemegang hak suara," ucapnya.

Kalaupun ketidak hadiran pemerintah saat Munas di Bali, Amin, mengatakan tidak ada persoalan karena tidak akan berpengaruh terhadap hasil Munas Bali.

"Ketidak hadiran pemerintah, karena tidak memenuhi undangan saja. Jadi saya kira tidak benar kalau pemerintah memberikan dukungan terhadap salah satu pihak," tandasnya.