Mataram, (Antara) - Mejelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Barat mendukung kebijakan Presiden Jokowi menolak grasi terhadap sejumlah terpidana mati dalam kasus narkoba.
"Kebijakan itu sangat tepat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku narkoba," kata Ketua MUI NTB Prof H Saiful Muslim menjawab pertanyaan Antara di Mataram, Rabu.
Kasus narkoba kini semakin merajarela di Tanah Air, termasuk di NTB, sehingga pemerintah perlu memberikan hukuman berat terhadap pelaku.
Hukuman mati yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus narkoba sudah melalui berbagai pertimbangan oleh hakim yang menghukumnya, bukan berarti tidak memberi maaf.
"Yang dipandang oleh seorang hakim bahwa mudaratnya lebih besar dari manfaatnya," katanya.
Dikatakan, narkoba kini telah meramhbah ke semua lini, baik itu masyarakat, dokter, pilot dan aparat bahkan beberapa tahun lalu isunya juga masuk ke pondok pesantren.
Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Islahuddini Kediri, Lombok Barat TGH Muhlis Ibrahim membantah adanya narkoba masuk pondok pesantren.
"Memang, ada isu narkoba masuk ke pondok pesantren, tapi itu hanya isu sementara buktinya belum ada," ujarnya.
Dikatakan, narkoba masuk pondok pesantren sangat sulit, karena para santri setiap saat ditempa dengan berbagai pengetahuan agama baik siang mapun malam.
"Pada siang hari para santri belajar di kelas, sore hari santri belajar kitab kuning dan malam hari belajar menghafal Al Quran, sehingga hampir tidak ada celah untuk narkoba," tegasnya.
MUI NTB dukung Penolakan Grasi Terpidana Narkoba
Ilustrasi - Terpidana kasus narkoba (Ist)
Kebijakan itu sangat tepat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku narkoba
