PDIP NTB minta pelaku persekusi di Sekotong ditindak tegas
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi (kedua kanan) didampingi petinggi DPD PDIP NTB, DPC PDIP Lombok Barat dan PDIP Lombok Tengah saat konfrensi pers di Kantor DPD PDIP NTB di Mataram, Kamis (20/7/2023). (ANTARA/Nur Imansyah).
Ia memastikan bahwa PDIP NTB akan solid untuk terus mengawal kasus yang menimpa kader PDIP di Lombok Barat hingga menemui titik terang. Hal ini lantaran, hukum adalah panglima di negeri Indonesia yang harus dijunjung oleh seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Nuna, aksi persekusi yang terjadi pada kader PDIP di Sekotong, menandakan bahwa negara tidak hadir dalam melindungi warga negaranya.
Terlebih, aparat kepolisian terkesan membiarkan warga seenaknya melakukan pemukulan hingga menyebabkan kader PDIP hingga kini dirawat intensif di RSUD Lombok Barat.
"Dari hasil investigasi kami, peristiwa perkusi di Sekotong itu, sangat menodai kita semua, apalagi belum ada bukti yang valid pada kader kami," ujarnya.
Lebih lanjut Nuna mendesak agar para pelaku tindakan perkusi itu, agar diproses secara hukum. Apalagi, tanpa ada laporan secara resmi, tentunya para pelaku yang melakukan aksi main hakim sendiri yang sudah jelas terekam dalam video yang berada luas itu, tidak dibenarkan dalam posisi negara Indonesia yang menganut sistem hukum di atas segala-galanya.
Untuk itu, PDIP NTB meminta agar Polda NTB mengambil alih kasus perkusi yang menimpa kader PDIP di Sekotong.
"Kami minta para pelaku perkusi kepada kader kami yang ada di video agar di proses hukum dengan tegas dan seadil-adilnya. Mohon Pak Kapolda, kasus perkusi di Sekotong diambil alih. Ini agar ada kepastian hukum dalam penanganan-nya," ungkap Nuna.
Terkait status kader PDIP berinisial S yang sempat dipecat oleh DPC PDIP Lombok Barat, Wakil Ketua DPD PDIP NTB lainnya, Hakim Ali Niazi mengatakan, bahwa status kader tersebut masih tetap menjadi kader PDIP. Sebab, yang berhak melakukan pemecatan adalah DPP PDIP di Jakarta.
"Kami paham langkah awal DPC PDIP Lombok Barat memecat kader-nya dalam kerangka menjaga kondusifitas partai. Tapi, karena ada temuan dari hasil investigasi oleh partai yang berbeda, maka surat DPC PDIP Lombok Barat yang masih di DPD PDIP NTB, enggak kita lanjutkan alias status S masih sah sebagai kader PDIP," jelas Hakam.
