Mataram (ANTARA) - DPD PDIP Nusa Tenggara Barat mengecam dan meminta kepolisian menindak tegas pelaku persekusi yang dilakukan sekelompok warga terhadap salah satu kader-nya berinisial S (50) di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pada Minggu (16/7).
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi, Kamis, mengatakan, aksi persekusi yang viral di media sosial tersebut telah merugikan partainya. Pasalnya, anak korban yang menginjak usia 16 tahun yang katanya diduga dihamili oleh ayahnya itu, sehingga menimbulkan aksi perkusi oleh massa tersebut, justru telah membantah ayahnya melakukan pemerkosaan.
"Apapun alasannya, benar dan salahnya informasi yang beredar itu. Tidak boleh ada perbuatan barbar (persekusi) yang viral di media sosial itu. Apalagi, S adalah kader kami. Yang jelas ini mencederai rasa kemanusiaan. Apalagi si anak sudah mengakui bahwa ayahnya bukan pelaku dari tindakan pemerkosaan itu," tegas Raden Nun di kantor DPD PDIP NTB, Kamis.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD NTB yang saat memberikan keterangan pers didampingi petinggi DPD PDIP NTB, DPC PDIP Lombok Barat dan PDIP Lombok Tengah itu, menegaskan bahwa perlu ada klarifikasi dari aparat kepolisian. Utamanya, Polres Lombok Barat.
Sebab, dalam video yang viral tersebut terkesan aparat kepolisian membiarkan warga melakukan aksi biadab pada kader PDIP di Kecamatan Sekotong itu.
Akibatnya, kini S yang juga menjabat Ketua PAC PDIP Kecamatan Sekotong masih dirawat intensif di RSUD Lombok Barat lantaran di sekujur tubuhnya mengalami luka lebam akibat pemukulan oleh massa aksi tersebut.
"Kami minta Kapolres Lombok Barat 'gentle' untuk mempertanggungjawabkan atau menarik omongannya yang mengatakan bahwa kader kami adalah diduga pelaku pemerkosa anaknya. Padahal, kasus ini masih dalam proses Lidik dan belum taraf penyidikan tapi kok berani mengatakan S adalah pelakunya," jelas Nuna meradang.
Lebih lanjut Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara itu, menyatakan pernyataan Kapolres Lombok Barat telah membuat penggiringan opini yang tidak baik pada partai PDIP.
Sebab, akibat penyataan itu, masyarakat sudah mengkaitkan PDIP sebagai partai yang enggak-enggak. Sehingga berdampak pada elektoral partai yang terganggu dan merugikan menjelang perhelatan Pemilu 2024.
"Kami minta cabut kembali pernyataan Pak Kapolres yang sudah menyimpulkan sesuatu kasus yang belum terbukti kebenarannya. Namun sudah berani umbar-umbar di media bahwa sudah disimpulkan jika kader kami adalah pelakunya," kata Nuna.
