Mataram Ingin Bangun Pelabuhan Khusus Pariwisata

id pariwisata

Mataram Ingin Bangun Pelabuhan Khusus Pariwisata

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh/foto.ist

"Jalur laut ini tentu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Mataram dan NTB secara umum"
Letak geografis Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Karangasem, Bali, relatif dekat. Ini memberikan keuntungan, terutama dari sektor pariwisata, karena para wisatawan bisa lebih mudah berkunjung ke kedua kabupaten/kota bertetangga itu.

Karena itu Pemerintah Kota Mataram berkeinginan membangun pelabuhan khusus pariwisata untuk memudahkan akses wisatawan menuju kedua daerah itu. Selama ini akses laut yang tersedia hanya pelabuhan penyeberangan Lembar, Lombok Barat, - Padangbai, Bali.

Untuk itu kalau bisa dibangun pelabuhan khusus pariwisata Mapak (Kota Mataram) - Amed, Karangasem, maka waktu tempuh akan lebih cepat dibandingkan melalui pelabuhan Lembar-Padangbai.

Karenanya tidak berlebihan kalau Pemerintah Kota Mataram ingin membangun palabuhan khusus pariwisata untuk menggaet para wisatawan berkunjung ke kota yang juga merupakan ibu kota Provinsi NTB ini.

Keinginan membangun pelabuhan khusus pariwisata itu sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), NTB masuk dalam Koridor V, yaitu merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.

Wali Kota Mataram Ahyar Abduh mengatakan antara Kota Mataram dan Kabupaten Karangasem perlu dibangun jalur penyeberangan berupa pelabuhan khusus sebagai akses pariwisata ke pulau seribu masjid ini.

"Keberadaan akses pariwisata itu tentu akan memberikan kemudahan fasilitas bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke daerah ini," katanya.

Menurut Ahyar banyak hal penting yang dapat menjadi pertimbangan kelayakan usulan pembangunan pelabuhan khusus pariwisata itu, melihat industri pariwisata NTB yang berkembang pesat.

"Jalur laut ini tentu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Mataram dan NTB secara umum," ujarnya.

Saat ini memang sudah tersedia pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dan Padangbai, akan tetapi kondisi pelabuhan itu sekarang sudah semakin padat dan merupakan jalur selatan.

Sementara, jika pelabuhan pariwisata yang diwacanakan akan dibangun di kawasan Mapak atau bagian pesisir Pantai Selatan Kota Mataram, para wisatawan bisa langsung ke sejumlah objek wisata yang ada di daerah ini.

Terkait dengan itu, Wali Kota Mataram akan terus memperjuangkan agar pelabuhan pariwisata tersebut dapat terealisasi, jika tidak tahun ini, diharapkan tahun depan.

Ahyar mengaku usulan pembangunan pelabuhan pariwisata ini sudah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo sekitar bulan April 2015, dalam pertemuan kepala daerah dengan Presiden.

"Waktu itu Presiden menanggapi dengan mengakomodir usulan tersebut," katanya.

Apabila pemerintah pusat memberikan lampu hijau terhadap wacana pembangunan pelabuhan pariwisata tersebut, Pemerintah Kota Mataram akan langsung membuat dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan menyusun DED (detail engineering design).

Pembagunan pelabuhan pariwisata ini tidak hanya untuk kepentingan Kota Mataram, melainkan untuk kemajuan pariwisata NTB secara umum. Karena itu Pemerintah Provinsi NTB juga diharapkan dapat memberikan dukungannya untuk merealisasikan pelabuhan tersebut.

"Kita berharap pemerintah provinsi bisa membantu mengomunikasikan dan menindaklanjuti usulan kita ke pemerintah," kata Ahyar.

Dalam kaitan itu Pemerintah Kota Mataram juga meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan dukungan terhadap inisiatif Pemerintah Kota Mataram, untuk membuka akses penyeberangan antara Pelabuhan Amed Karangasem dengan Mapak Ampenan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan wali kota sudah bertemu dengan Bupati Karangasem, dan menyampaikan hal itu kepada Bappenas melalui Deputi Sarana Prasarana guna mendapatkan dukungan.

"Ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah kota dalam mewujudkan impian membangun pelabuhan khusus pariwisata itut," katanya.

Martawang yang juga ikut serta mendampingi Wali Kota Mataram ke Bappenas awal Juni 2015, mengatakan dalam kesempatan itu pemerintah kota memberikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan rencana awal membuat pelabuhan di kawasan Mapak.

Termasuk dokumen hasil pengkajian yang telah dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang sudah menganalisis kedalaman pantai serta berbagai komponen yang dibutuhkan.

Dari kajian BPPT itu menyebutkan, kawasan Mapak layak untuk dibangun pelabuhan, dengan standar harus tersedia kolam labuh dan akan lebih bagus jika dibangunkan pemecah gelombang.

Hal itulah yang menjadi dasar Pemerintah Kota Mataram memperjuangkan agar terbangun koneksi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Mataram.

"Kita juga sudah menyampaikan hal ini ke Pemerintah Provinsi NTB, yang memberikan atensi terhadap rencana tersebut dan siap memberikan dukungannya," ujarnya.

Dengan adanya akses Pelabuhan Mapak dengan Pelabuhan Amed akan dapat mempercepat dan memperpendek jarak antara Bali dengan Lombok, dengan jarak tempuh penyeberangan sekitar tiga jam.

"Dengan demikian, bisa mendorong peningkatan pariwisata ke Pulau Lombok dan NTB pada umumnya," katanya.

Martawang menilai pembangunan Pelabuhan Mapak ini dinilai penting, karena berkaitan dengan isu nasional yang diangkat pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan skenario nasional bidang kemaritiman termasuk tol laut.

"Karena itu, kita sangat menunggu seperti apa respons pemerintah dalam upaya mendukung dan merealisasikan Pelabuhan Mapak ini," katanya.



Wisata Syariah

Keberadaan pelabuhan pariwisata itu tentu akan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai potensi wisata di Kota Mataram.

Kendati Kota Mataram tidak memiliki wisata alam, namun Mataram mampu menjadi kota transit yang menyediakan berbagai wisata belanja dan kuliner serta mendukung target kunjungan dua juta wisatawan ke NTB tahun ini.

Bahkan, sebagai upaya mendukung program pariwisata syariah di daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram mulai mengembangkan destinasi pariwisata religi.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudar) Kota Mataram H Abdul Latif Nadjib meneyebutkan pengembagan wisata syariah dimulai dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku pelayanan jasa, hotel dan restoran.

"Kami sudah meminta para pelaku usaha bidang jasa, hotel dan restoran agar menyediakan fasilitas tempat ibadah yang layak," katanya.

Di samping itu, mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar restoran dan rumah makan memiliki sertifikat halal, sehingga para tamu yang berkunjung ke Kota Mataram lebih tenang kendati di daerah ini mayoritas penduduknya muslim.

Tahun 2015, Disbudpar sedang melakukan pembenahan sejumlah destinasi wisata religi yang menjadi tujuan ziarah makam.

Latif menyebutkan anggaran untuk pengembangan destinasi religi tahun 2015 sebesar Rp934 juta lebih. Dengan kegiatan berupa peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata syariah tersebut antara lain, rehabilitasi fasilitas umum Makam Loang Baloq di Kecamatan Sekarbela dan rehabilitasi pagar Makam Bintaro di Kecamatan Ampenan.

Sekarang kondisi dua makam tersebut sudah layak untuk dikunjungi, karena kita juga menyediakan fasilitas mushala, MCK (mandi, cuci dan kakus) yang cukup representatif.

"Kami juga menyediakan satu orang petugas makam atau juru kunci yang akan memberikan bimbingan dan informasi tentang makam yang dikunjungi," katanya.

Di samping itu untuk melengkapi pariwisata syariah di Kota Mataram, Disbudpar melakukan rehabilitasi sejumlah makam-makam bersejarah di kota ini.

Makam-makam bersejarah itu antara lain, Makam Dende Seleh, Makam Syeh Alkaf, Makam Sunan Sudar, Makam Ahmad Retetet, dan Makam Titi Gangse.

"Di targetkan dalam waktu dekat ini atau sebelum masuk bulan Ramadhan, penataan wisata syariah tersebut sudah rampung," ujarnya.

Dengan demikian, destinasi wisata regili tersebut bisa dikunjungi masyarakat pada saat "Lebaran Topat" atau lebaran ketupat yang dirayakan seminggu setelah Idul Fitri.

Saat "Lebaran Topat", masyarakat dari berbagai daerah di Pulau Lombok bahkan di luar Lombok akan datang untuk berziarah ke makam-makam yang dikeramatkan oleh warga Lombok.

"Biasanya, sejumlah makam-makam yang dikeramatkan itu akan ramai hingga musim haji tiba, karena sebelum jamaah haji berangkat biasanya diawali dengan ziarah makam," katanya.  (8)