Mamuju (ANTARA) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat (Sulbar) yang dibahas pemerintah provinsi (pemprov) dan DPRD Sulbar terancam defisit sebesar Rp66 miliar pada 2024.
Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakhrullah di Mamuju, Rabu, mengatakan, APBD Sulbar terancam defisit pada 2024 sebesar Rp66 miliar yang mesti dicarikan solusinya. Ia mengatakan Pemprov Sulbar akan berupaya mengatasi defisit tersebut agar dapat ditutupi dengan sejumlah langkah antara lain koordinasi dengan DPRD Sulbar dan menghemat penggunaan APBD 2024.
Menurut dia, Pemprov Sulbar telah memiliki solusi untuk menutupi defisit sebesar Rp34 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp32 miliar untuk menutupi defisit APBN 2024.
"Pemerintah Sulbar akan membangun komitmen bersama dengan DPRD Sulbar agar dapat merevolusi APBD sehingga defisit yang terjadi dapat ditanggulangi," katanya.
Ia mengatakan pemerintah Sulbar juga akan berupaya agar APBD Sulbar pada 2024 dapat menyentuh langsung dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. "APBD harus direvolusi agar berdampak langsung kepada masyarakat dengan mengubah cara berpikir mengenai APBD, sehingga penggunaannya melalui program pembangunan yang dilaksanakan bisa berdampak bagi pembangunan daerah," katanya.
Baca juga: Medan inginkan taman budaya tidak lagi gunakan APBD
Baca juga: Rancangan KUA dan PPAS APBD 2024 Mulai Dibahas
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim mengatakan Pemprov dan DPRD Sulbar sementara ini membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara APBD Sulbar. "Dalam pembahasan APBD Sulbar 2024 terdapat pelaksanaan Pilkada Sulbar yang akan membebani APBD Sulbar, sehingga pemprov dan DPRD akan membahas kembali upaya mengatasi masalah tersebut," katanya.
Berita Terkait
Bupati Lombok Tengah sosialisasikan program kedokteran tanpa gunakan APBD
Kamis, 11 April 2024 18:28
Pilgub menggunakan APBD provinsi
Senin, 1 April 2024 7:38
Realisasi APBD Lombok Tengah 2023 capai 95,73 persen
Rabu, 27 Maret 2024 14:25
Hindari penyimpangan, Pejabat Pemkab Lombok Tengah dibekali aturan penggunaan APBD 2024
Kamis, 18 Januari 2024 17:19
Pj Gubernur NTB memastikan sisa utang Rp260 miliar tuntas 2024
Jumat, 12 Januari 2024 6:18
Pemeritah Banten menggulirkan bansos Rp2,2 triiliun pada lima aspek
Minggu, 24 Desember 2023 4:55
Pemerintah Bima komitmen alokasikan 23 persen APBD untuk pendidikan
Senin, 11 Desember 2023 22:10
Desa butuh pendampingan bantuan hukum selesaikan masalah desa
Minggu, 10 Desember 2023 17:56